KabarBaik.co – Isu mutasi jajaran pejabat di RSUD Jombang kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Sejumlah nama lama yang sempat menjabat hingga lebih dari delapan tahun disebut-sebut bakal kembali menempati posisi strategis.
Kabar ini memunculkan tanda tanya mengenai konsep ‘penyegaran’ yang selama ini dijadikan dasar kebijakan rotasi jabatan.
“Kalau penyegaran, mestinya mencari yang lebih energik, visioner, dan punya prestasi. Bukan sekadar balas dendam atau mengembalikan orang lama yang dulu disingkirkan,” ujar Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik DR Solikin Rusli, Minggu (17/8).
Solikin menegaskan, pengisian jabatan seharusnya berbasis kapabilitas, bukan kepentingan politik.
“Kalau RSUD misalnya diganti dengan yang lama, lalu apa artinya penyegaran. Orang lama sudah menjabat delapan tahun. Kalau mau diganti, ya yang punya energi dan visi, bukan mundur lagi,” katanya.
Menurutnya, pola mutasi yang sarat kepentingan bisa memicu konflik berkepanjangan di internal pemerintahan.
“OPD itu pasti loyal kepada bupati siapapun pemimpinnya. Jangan sampai ada pengkotak-kotakan, karena itu akan menghambat rekonsiliasi dan pelayanan publik,” tegasnya.
Selain isu kembalinya pejabat lama, beredar pula kabar promosi internal yang dikaitkan dengan kedekatan personal maupun kelompok tertentu. Dugaan adanya praktik balas budi politik dan nepotisme pun ikut mencuat.
Desakan agar Bupati mengambil keputusan berbasis kinerja semakin menguat. Sejumlah kalangan meminta proses mutasi dilakukan secara terbuka dan transparan.
“Pemerintahan ini harus lebih baik. Jangan balas dendam. Jangan pengkotakan. Basisnya kapabilitas, bukan siapa orangnya,” pungkas Solikin. (*)
