KabarBaik.co – Perubahan besar dalam tata kelola penyelenggaraan ibadah haji resmi bergulir di tingkat nasional. DPR RI telah mengesahkan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang mengambil alih tugas dari Badan Penyelenggara Haji sebelumnya.
Dampak kebijakan ini turut dirasakan di daerah, termasuk Kabupaten Jombang. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Jombang, Ilham Rohim, mengaku pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) resmi dari pemerintah pusat.
“Instansi di daerah hanya mengikuti kebijakan yang sudah diterbitkan pusat. Sampai saat ini, juknisnya memang belum turun ke kami,” ujar Ilham saat dikonfirmasi, Kamis (28/8).
Meski begitu, Ilham memastikan pelayanan haji di Kemenag Jombang tetap berjalan seperti biasa.
“Kemenag Jombang saat ini masih menjalankan tugasnya dalam melayani masyarakat terkait haji. Ke depan, kami masih menunggu regulasi dari pusat,” tambahnya.
Ilham juga memastikan masyarakat tetap bisa mendaftar sebagai calon jamaah haji melalui Kemenag Jombang seperti biasanya.
Hal senada disampaikan oleh Kepala Kemenag Jombang, Muhajir. Menurutnya, pihaknya siap menyesuaikan dengan segala bentuk regulasi baru yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Dengan lahirnya kementerian baru, arah pelayanan haji akan semakin jelas. Kami siap menyesuaikan diri sesuai mekanisme teknis yang nanti ditetapkan pusat,” kata Muhajir.
Sebagai informasi, pengesahan Kementerian Haji dan Umrah dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI ke-4 masa sidang 2025-2026 di Jakarta. Keputusan tersebut didasarkan pada revisi UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Melalui regulasi baru ini, pemerintah menargetkan peningkatan kualitas layanan haji secara menyeluruh, mulai dari tahap pendaftaran, bimbingan manasik, transportasi, hingga fasilitas di Tanah Suci. (*)
