MENJELANG Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, bukan hanya bendera Merah Putih yang berkibar. Di sejumlah kota, muncul simbol tak biasa. Bendera One Piece. Logo tengkorak Topi Jerami, yang kini telah menjadi viral di media sosial, dengan video, unggahan TikTok, dan tagar yang menjadikannya trending topic global.
Fenomena tersebut juga disorot sejumlah media internasional. Screen Rant, Kanada, menyebut tren ini sebagai “kontroversi paling aneh”. Sebab, bendera bajak laut fiksi bisa hadir bersanding dengan bendera negara di perayaan kemerdekaan. Telegraph India melaporkan pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang menyebut tren ini sebagai upaya yang terkoordinasi untuk memecah belah bangsa dan “ancaman persatuan nasional.”
Beberapa pengamat dalam negeri menyoroti fenomena itu sebagai bentuk protes sosial generasi muda, Mereka memanfaatkan budaya pop untuk menyampaikan ketidakpuasannya.
Menko Politik Hukum dan Keamanan Budi Gunawan mengingatkan bahwa pengibaran simbol bajak laut fiksi bisa merendahkan martabat bendera nasional sesuai UU No. 24/2009 Pasal 24 ayat 1. Sedangkan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar Baharuddin, menekankan pentingnya mengutamakan Merah Putih sebagai simbol pemersatu bangsa, meski pengibaran bendera fiksi sendiri tidak ilegal.
Terdapat beberapa alasan mengapa generasi muda mengibarkan bendera One Piece. Pertama, simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Karakter One Piece, Luffy dan kru Topi Jerami, adalah bajak laut yang melawan penindasan, ketidakadilan, dan pemerintah korup di dunia fiksi mereka. Bagi generasi muda, ini boleh jadi menjadi metafora terhadap ketidakpuasan mereka terhadap kondisi sosial-politik yang mereka rasakan.
Kedua, saluran kritik yang aman dan kreatif. Saat ruang politik terasa sempit dan suara kritik kerap ditanggapi dengan stigma atau ancaman, budaya populer menjadi media yang lebih aman. Mengibarkan bendera bajak laut adalah humor satir yang lebih sulit dikriminalisasi ketimbang demonstrasi konvensional.
Ketiga, identitas digital generasi Z dan milenial. Generasi muda saat ini terbiasa mengungkapkan sikap melalui budaya internet, meme, dan fandom global. Mengibarkan bendera One Piece menjadi cara kreatif menunjukkan kritik sekaligus membangun kebersamaan berbasis humor kolektif.
Keempat, kekecewaan pada elite. Tren ini menunjukkan rasa jenuh pada politik formal yang dianggap tidak memberi ruang partisipasi berarti. Bendera bajak laut menjadi “simbol global protes” ketika saluran demokrasi konvensional mereka anggap tidak lagi efektif.
Sejauh ini, suara pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto merespons fenomena tersebut dengan sikap defensif, menilai sebagai ancaman terhadap persatuan nasional. Alih-alih mendengar pesan di balik simbol tersebut—frustrasi, satir, dan kritik kreatif—narasi pemerintah memilih menguatkan kesan represi simbolik. Padahal, ancaman terbesar terhadap negara bukanlah bendera bajak laut fiksi itu, melainkan ketimpangan sosial, korupsi, dan potensi menurunnya kepercayaan publik.
Suka atau tidak suka, fenomena ini adalah alarm demokrasi. Ketika rakyat lebih percaya pada simbol budaya pop untuk menyampaikan suara daripada sistem politik formal, maka hal itu pertanda ada yang tidak beres. Mengabaikan pesan ini berarti menumpuk bara di bawah abu.
“Humor tidak bisa menjatuhkan pemerintah. Tetapi humor bisa membantu membusukkan suatu rezim.” Demikian pernah disampaikan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Humor, satir, dan simbol-simbol kreatif adalah peringatan halus. Jika pemerintah ingin benar-benar menjaga persatuan nasional, maka harus berhenti memusuhi simbol kritik dan memilih mendengarkan suara-suara itu. Nasionalisme tidak akan kuat bila hanya dijaga dengan kecurigaan. Nasionalisme hidup dengan dialog, keadilan, dan keterbukaan. (*)
