Oleh: Zainal Arifin Emka
Seorang mahasiswa perguruan tinggi negeri dibuat kaget. Di tahun ketiga masa kuliahnya, ia disuguhi pemandangan menakjubkan: aula berkapasitas 2000 orang, penuh sesak dengan mahasiswa baru.
Sesaat berpikir, ia menyadari, kampusnya telah membuka banyak pintu lebar untuk masuknya mahasiswa baru. Yang tak segera bisa ia sadari adalah bayangannya tentang masalah yang bakal muncul ketika kran penerimaan dibuka lebar.
Ia membayangkan ruang kuliah yang sesak, dosen yang mengajar sambil menghitung jam tambahan. Dan, mahasiswa belajar tentang kompetisi bahkan sebelum memahami silabus. Kampus pun akan menjadi tempat berlatih antre: antre bimbingan, antre ruang kelas, antre masa depan.
Hari ini kegelisahannya seolah direspon Prof. Didik Rachbini. Rektor Universitas Paramadina itu mengecam perguruan tinggi negeri (PTN) karena membuka kran lebar-lebar dalam merekrut mahasiswa baru. Peringatan ini patut dibaca sebagai alarm. Alarm itu berbunyi bukan karena kampus terlalu berisik, melainkan karena ada yang diam terlalu lama: negara.
Tempat Antre
Di atas kertas, PTN adalah benteng mutu dan martabat akademik. Di lapangan, ia sering diminta bertahan hidup seperti pedagang kaki lima—harus kreatif, harus mandiri, dan kalau bisa, jangan banyak menuntut. Maka ketika anggaran negara semakin kurus, kran mahasiswa pun dibuka. Bukan semata-mata karena rakus, melainkan karena takut kehabisan napas.
Masalahnya, kran yang dibuka terlalu lebar tidak selalu menghasilkan air jernih. Ia bisa mengalirkan lumpur. Ruang kuliah padat, dosen kelelahan, dan mutu pendidikan dipaksa bersaing dengan target penerimaan.
Kampus yang semula tempat menempa akal sehat perlahan berubah menjadi tempat antre ijazah. Ironisnya, semua ini kerap dibungkus dengan jargon mulia: demokratisasi pendidikan.
Di sinilah kita perlu jujur membedakan antara memperluas akses dan mengobral bangku kuliah. Akses adalah soal keadilan; obral adalah soal ketergesaan. Kampus yang bermartabat tahu kapan berkata “ya”, dan lebih penting lagi, berani berkata “cukup”. Sayangnya, keberanian itu sering kalah oleh laporan keuangan.
Namun, menyalahkan kampus saja jelas tidak adil. Kita jarang bertanya: siapa yang sebenarnya memaksa PTN menjadi setengah kampus, setengah badan usaha?
Ketika negara meminta kampus mandiri, publik seharusnya siap menerima konsekuensinya. Kita tidak bisa menuntut idealisme penuh dari lembaga yang ditopang anggaran setengah-setengah.
Makin Seret
Kampus idealnya mengalirkan ilmu, bukan sekadar mahasiswa. Namun ketika anggaran makin seret dan tuntutan tetap padat, kran penerimaan pun dibuka lebar. Di titik inilah kritik Prof. Didik Rachbini menemukan relevansinya: bukan untuk memarahi kampus, melainkan untuk menertawakan sistem yang membuat kampus kehilangan pilihan.
Jika mutu pendidikan adalah air jernih, maka membuka kran tanpa memperbaiki pipa hanya akan menghasilkan genangan semu. Masalah pendidikan tinggi bukan soal niat, melainkan keberanian mengakui keterbatasan.
Kritik Prof. Didik semestinya menjadi cermin bersama. Kampus perlu bercermin agar tidak silau oleh angka penerimaan. Negara perlu bercermin agar tidak terlalu percaya bahwa ilmu pengetahuan bisa tumbuh subur di tanah yang dipupuk seadanya.
Sementara masyarakat—ini bagian paling sunyi—perlu bercermin bahwa pendidikan tinggi bukan sekadar tangga sosial, melainkan proses pendewasaan berpikir.
Jika kran mahasiswa terus dibuka tanpa menghitung daya tampung akademik dan nurani, maka PTN tidak sedang mencerdaskan kehidupan bangsa, melainkan sedang mengatur antrean panjang kekecewaan. Dan di ujung antrean itu, yang sering kehabisan air justru mutu itu sendiri.
*Penulis adalah Wartawan Tua, Pengajar Stikosa-AWS
