KabarBaik.co – Isu keterlibatan sejumlah anggota DPRD Bojonegoro dalam proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai perhatian serius dari Ketua DPRD Bojonegoro, Abdullah Umar. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengingatkan seluruh anggota dewan agar tidak terafiliasi dengan program yang bersumber dari anggaran negara, baik APBD maupun APBN.
Menurut informasi yang beredar, lebih dari separuh anggota DPRD Bojonegoro disebut-sebut menjadi mitra dalam program MBG. Menanggapi hal tersebut, Umar menegaskan pihaknya masih menunggu regulasi resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN).
“Isu itu memang sudah ramai, tetapi kita belum tahu pasti regulasi dari BGN seperti apa. Meski demikian, saya mengimbau kepada seluruh anggota DPRD Bojonegoro yang berjumlah 50 orang untuk tidak ikut serta dalam proyek yang dibiayai negara,” tegas Umar, Rabu (24/9).
Menurut Umar, larangan keterlibatan anggota dewan dalam proyek pemerintah, termasuk MBG, penting untuk menjaga integritas lembaga legislatif. “Meskipun aturan detailnya belum jelas, yang pasti anggota dewan tidak boleh berafiliasi langsung dengan proyek yang bersumber dari APBD maupun APBN,” tegasnya.
Selain itu, program MBG di Bojonegoro menjadi sorotan setelah tujuh siswa SDN Semanding mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan dari program tersebut. Empat di antaranya bahkan harus mendapat perawatan intensif di IGD RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro.
Kasus serupa juga pernah terjadi sebelumnya di Kecamatan Sumberrejo. Saat itu, menu MBG yang disajikan dianggap tidak layak karena hanya berupa nasi goreng, tempe, dan tiga butir anggur untuk setiap siswa. (*)
