KabarBaik.co, Jombang – Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Menurut dia, Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD memiliki peran strategis sebagai penghubung antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan pembangunan yang dirumuskan pemerintah daerah.
Hadi menjelaskan Pokir merupakan instrumen penting yang menjembatani kebutuhan riil masyarakat di tingkat akar rumput dengan program pembangunan yang diusulkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Pokir memastikan perencanaan pembangunan tidak hanya berbasis data teknokratik, tetapi juga mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan,” ujar Hadi, Sabtu (28/2).
Ia mengungkapkan terdapat tiga pilar utama yang menjadi landasan kedudukan Pokir dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Pertama, menjamin representasi rakyat. Sebagai wakil masyarakat, anggota DPRD dinilai memiliki pemahaman mendalam terhadap kondisi dan kebutuhan konstituen di daerah pemilihan masing-masing.
Pilar kedua adalah mendorong partisipasi masyarakat. Melalui mekanisme reses, anggota DPRD menjaring aspirasi publik secara langsung. Menurut Hadi, partisipasi aktif masyarakat merupakan indikator penting dari demokrasi yang sehat.
“Melalui Pokir, kebijakan pembangunan menjadi lebih inklusif dan benar-benar berorientasi pada kepentingan publik,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Pilar ketiga, lanjut Hadi, adalah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Pokir yang disampaikan melalui dokumen resmi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) memungkinkan setiap usulan ditelusuri asal-usul dan tujuannya, sehingga dapat meminimalisasi potensi penyimpangan anggaran.
Ia menambahkan pengelolaan Pokir yang baik akan memberikan dampak positif bagi keseimbangan roda pemerintahan. Keputusan pembangunan dinilai menjadi lebih adil dan akomodatif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.
Hadi menyebut Pokir juga memiliki korelasi positif terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini karena banyak usulan legislatif yang berfokus pada sektor pendidikan dan kesehatan, yang menjadi indikator utama pembangunan manusia.
“Dengan perencanaan yang partisipatif, penggunaan sumber daya daerah akan lebih optimal. Efisiensi anggaran dapat tercapai karena alokasi dana diarahkan langsung pada kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (*)
