KabarBaik.co – Ketua DPRD Jatim dari Fraksi PKB Musyafak Rouf menyatakan dukungan penuh terhadap wacana pemilihan kepala daerah oleh DPR. Dukungan tersebut didasari oleh tingginya biaya politik dalam pilkada langsung yang dinilai memicu perpecahan di tengah masyarakat akibat perbedaan pilihan.
Oleh karena itu, pihaknya menegaskan akan mengikuti keputusan dan garis kebijakan partai dalam menyikapi wacana tersebut.
“Ya, saya akan mengikuti garis partai kami bahwa PKB mendukung pilihan kepala daerah itu dipilih oleh DPR dan itu akan diusulkan kepada presiden kemudian di-SK oleh presiden,” ujar Musyafak, Selasa (6/1).
Namun demikian, Ketua DPC PKB kota Surabaya itu meyakini bahwa setiap kebijakan publik pasti memiliki konsekuensi berupa pro dan kontra di masyarakat.
“Tentu ini di bawah juga ada yang menyambut positif ada yang masih belum bisa menerima,” ungkapnya.
Musyafak menilai bahwa pertimbangan antara maslahat dan mafsadah bagi masyarakat harus menjadi fokus utama dalam menentukan kebijakan tersebut.
“PKB itu lebih maslahah ketika dipilih oleh DPR yang jumlahnya cukup menjadi keterwakilan daripada masyarakat yang lain,” paparnya.
Selain itu, ia mengingatkan kembali nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yakni Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Menurutnya, konsep perwakilan tersebut secara substansial merujuk pada lembaga legislatif.
“Makanya ya perwakilan itu ya dewan itu, kita tidak melenceng daripada dasar negara kita yaitu Pancasila yang sila keempat itu perwakilan bukan langsung. Tapi ini kan dulu pada waktu era orde baru perwakilan ini seakan-akan perwakilan satu kepentingan. Sehingga akhirnya masyarakat ingin pilkada langsung,” ucapnya.
Dengan mempertimbangkan pengalaman demokrasi selama 25 tahun terakhir, Musyafak menilai bahwa sistem pemilu yang berjalan saat ini belum menunjukkan perbaikan yang signifikan, bahkan cenderung menimbulkan berbagai persoalan.
“Setelah kita lakukan evaluasi selama 25 tahun ini ternyata dengan cara seperti itu tidak lebih baik tetapi lebih pada semacam pemborosan dan kurang efisien dan memecah belah juga serta penyimpangan ya bisa gratifikasi, dan lain sebagainya,” jelasnya.
Apabila wacana pemilihan kepala daerah oleh DPR tersebut nantinya disetujui, pihaknya menilai penting adanya proses sosialisasi yang masif kepada masyarakat.
“Mensosialisasikan melalui berbagai macam misalkan Reses, kunjungan dapil, misalkan kita ada seminar-seminar yang kita hadiri itu terkait dengan masalah-masalah kebijakan yang akan diputuskan, tetapi ini kan masih koma,” pungkasnya. (*)
