KabarBaik.co – Kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jawa Timur (Jatim) terbukti menjadi pilar utama ketahanan ekonomi daerah. Hingga akhir Kuartal III tahun 2025, kinerja fiskal Jatim menunjukkan capaian yang sangat positif, bahkan mencatatkan rekor penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang melampaui target hingga 123 persen.
Hal ini terungkap dalam konferensi pers APBN KiTa Regional Jawa Timur s.d 30 September 2025 oleh Asset and Liability Committee (ALCo) Regional Jatim di Surabaya, yang dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Jawa Timur, Dudung Rudi Hendratna.
Dalam paparannya, Dudung Rudi Hendratna menegaskan bahwa peranan APBN di Jatim telah membuktikan kehadiran negara dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi.
“Kinerja perpajakan yang kuat adalah fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan daerah,” tegasnya, Rabu (22/10).
Secara keseluruhan, realisasi pendapatan negara di Jatim hingga September 2025 tercatat mencapai Rp 178,56 triliun, yang berarti sudah merealisasikan 63,15 persen dari target.
Tiga pilar utama penyumbang pendapatan menunjukkan tren yang menggembirakan:
• Penerimaan Perpajakan mendominasi dengan kontribusi Rp 171,86 triliun (61,97 persen dari target).
• Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tampil sangat memukau dengan realisasi Rp 6,69 triliun, yang melampaui target hingga 123,11 persen.
• Di sisi lain, realisasi belanja negara juga berjalan efektif mencapai Rp 92,09 triliun (72,97 persen dari target), yang terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 28,64 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 63,45 triliun.
Menariknya, dari sisi perpajakan, sektor industri pengolahan menjadi kontributor terbesar. Penerimaan pajak netto Jatim mencapai Rp 71,32 triliun, dengan kontribusi industri pengolahan mencapai Rp 47,37 triliun (56,2 persen).
Tak hanya pajak, kinerja Bea dan Cukai juga menunjukkan pertumbuhan positif. Realisasi penerimaan mencapai Rp 100,54 triliun (67,55 persen dari target), didorong kuat oleh lonjakan penerimaan cukai dan bea keluar, seiring dengan kenaikan harga komoditas Crude Palm Oil (CPO) global.
Sementara itu, pengelolaan aset negara oleh DJKN Jatim terbukti efisien dengan realisasi lelang sebesar Rp 4,19 triliun (76,91 persen).
Realisasi belanja pemerintah pusat di Jatim hingga akhir September 2025 berfokus pada dua hal: menjaga kesejahteraan aparatur negara dan mempercepat pembangunan.
Komponen belanja pegawai menjadi yang terbesar dengan Rp 18,73 triliun (77,53 persen), diikuti oleh belanja barang Rp 7,40 triliun (52,77 persen), dan belanja modal yang menunjang infrastruktur produktif sebesar Rp 2,41 triliun (42,27 persen).
Pemerintah juga memastikan alokasi bantuan sosial sebesar Rp 99,66 miliar (71,79 persen) tersalurkan untuk menjaga daya beli masyarakat.
Selain itu, belanja pada sektor prioritas juga berjalan optimal:
• Sektor Kesehatan terserap Rp 612,78 miliar (58,98 persen), dialokasikan untuk pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan pembangunan keluarga.
• Sektor Pendidikan mencapai Rp 7,24 triliun (64,27 persen), difokuskan untuk peningkatan kualitas pengajaran, pembelajaran, dan pendidikan tinggi.
Peran APBN juga tercermin dalam keberhasilan pelaksanaan dua program prioritas nasional di Jatim. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menempatkan Jatim di posisi ketiga capaian tertinggi secara nasional.
Program MBG mencatatkan realisasi anggaran Rp938 miliar dan telah menjangkau lebih dari 4,16 juta penerima manfaat (47 persen dari target).
Pelaksanaannya didukung oleh 47.405 petugas lapangan dan 1.875 pemasok yang tersebar di 38 kabupaten/kota.
Tak kalah penting, Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) menempatkan Jatim di peringkat kedua nasional dengan 7,97 juta jiwa pendaftar. Hingga September 2025, realisasi anggaran PKG telah mencapai Rp 7,17 miliar.
Melalui sinergisitas kuat antar-unit Kemenkeu, Jawa Timur berkomitmen penuh untuk menjaga momentum positif ekonomi ini. Komitmen ini diwujudkan dengan penguatan kepatuhan wajib pajak dan memastikan setiap rupiah APBN dapat memberikan manfaat yang nyata dan tepat sasaran bagi seluruh lapisan masyarakat di Jawa Timur.
