LAPORAN World Happiness Report 2026 baru saja dirilis. Hasilnya menjadi cermin buram. Getir. Di antara 147 negara yang disurvei, Indonesia terpuruk di peringkat ke-87. Merosot empat anak tangga dibandingkan tahun 2025 lalu, yang masih menempati peringkat ke-83. Tren penurunan ini bukan sekadar deretan statistik di atas kertas. Tapi, potret jujur dari jutaan warga yang setiap hari berdesakan, terjebak macet, memutar otak membayar cicilan, dan mengantre panjang di fasilitas layanan publik.
Jika tolok ukur kesuksesan hanya dilihat dari deretan jalan tol baru atau kurva Produk Domestik Bruto (PDB), kita mungkin pantas bertepuk tangan. Namun, laporan ini menampar dengan realitas yang berbeda. Sebagai raksasa ekonomi bergelar PDB terbesar di Asia Tenggara, rakyat kita ternyata kalah bahagia dibandingkan warga Vietnam (peringkat 45), Filipina (56), bahkan Malaysia (71).
Pertanyaannya, mengapa kemegahan angka makroekonomi kita gagal diterjemahkan menjadi senyum dan ketenangan batin di tingkat akar rumput, bahkan cenderung makin merosot dari tahun ke tahun?
Jawabannya terletak pada sebuah paradoks yang ironis. Rapor kebahagiaan kita tahun ini sejatinya diselamatkan oleh rakyat itu sendiri. Indikator penyumbang poin terbesar kita adalah ‘Dukungan Sosial’ (1,372). Artinya, di tengah kerasnya impitan hidup, masyarakat kita bertahan murni karena kekuatan komunal. Saat negara lamban merespons, tetanggalah yang membawakan makanan. Saat krisis menghantam, keluargalah yang menjadi jaring pengaman.
Namun, ketangguhan mental dan budaya gotong royong rakyat tidak seharusnya dijadikan dalih bagi negara untuk lepas tangan. Justru, modal sosial yang luar biasa ini terus-menerus dirusak oleh kebobrokan institusi. Kebahagiaan rakyat disedot habis oleh gurita korupsi. Dalam laporan tersebut, indikator ‘Persepsi Korupsi’ kita hancur lebur di angka 0,044. Hampir bernilai nol. Korupsi yang mengakar—dari pungli jalanan hingga skandal kerah putih di tingkat elite—menciptakan rasa frustrasi. Warga merasa keringat mereka yang dibayarkan lewat pajak tidak kembali menjadi hak-hak publik yang layak.
Ditambah lagi, kita dihadapkan pada ancaman krisis kesehatan jangka panjang. Skor ‘Angka Harapan Hidup Sehat’ kita sangat memprihatinkan (0,454). Rakyat kita mungkin berumur panjang, tetapi masa tuanya dihantui oleh penyakit dan akses layanan kesehatan fisik serta mental yang masih jauh dari kata memadai.
Kita seharusnya belajar dari Kosta Rika. Dengan budaya komunal yang mirip dengan Indonesia, negara di Amerika Tengah itu berhasil merangsek ke peringkat 4 dunia. Kuncinya sederhana. Tata kelola yang bersih dan komitmen penuh negara pada jaminan kesehatan serta pendidikan warganya. Di sana, negara hadir merawat warganya.
Pembangunan infrastruktur fisik memang penting, investasi memang harus dikejar. Namun, apalah arti sebuah negara yang secara ekonomi terlihat gagah, jika di dalamnya diisi oleh warga yang stres, cemas akan masa depan kesehatannya, dan kehilangan rasa percaya pada pemimpinnya?
Pak Presiden, pertumbuhan ekonomi adalah instrumen, tetapi kebahagiaan rakyat adalah tujuan akhir. Dari peringkat 87 yang terus merosot ini, rakyat menitipkan pesan yang sangat bising meski tak selalu terucap: Kita belum bahagia, Pak Presiden. (*)
