KabarBaik.co – Jelang pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak tahun 2024, Kodam V/Brawijaya dan Polda Jawa Timur menggelar rapat koordinasi pengamanan di Gedung Rupatama Mapolda Jatim pada Jumat (15/11) malam. Rapat ini dipimpin oleh Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Rudy Saladin, M.A., dan dihadiri oleh berbagai elemen pemerintah serta aparat keamanan lainnya untuk memastikan kesiapan pengamanan di seluruh wilayah Jawa Timur.
Mayjen TNI Rudy Saladin dalam sambutannya menegaskan bahwa sinergi antara TNI, Polri, dan instansi terkait sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama tahapan Pemilukada berlangsung.
“Sebagai aparat keamanan, kami berkomitmen penuh menjaga situasi yang kondusif di seluruh Jawa Timur, bukan hanya pada saat pemungutan suara, tetapi juga selama seluruh rangkaian tahapan Pemilukada, mulai dari kampanye hingga penghitungan suara,” ujar Mayjen Rudy di hadapan peserta rapat.
Pangdam menjelaskan bahwa koordinasi intensif antara Kodam Brawijaya dan Polda Jatim diperlukan guna memetakan potensi kerawanan di beberapa wilayah, terutama daerah yang rawan konflik saat pelaksanaan Pemilukada. Analisis situasi dilakukan untuk menyusun strategi pengamanan yang tepat dan efisien, termasuk penempatan personel di titik-titik kritis yang memiliki potensi gangguan keamanan.
Selain pengamanan fisik, Mayjen Rudy juga menekankan perlunya keterlibatan masyarakat dalam menciptakan Pemilukada yang aman dan damai. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut menjaga ketertiban serta menghindari tindakan provokatif yang dapat memicu konflik.
“Peran serta masyarakat sangat penting dalam mendukung terciptanya Pemilukada serentak yang aman dan damai. Kesadaran warga untuk menjaga ketertiban akan menjadi kunci suksesnya pelaksanaan demokrasi ini,” tambahnya.
Selain itu, Pangdam V/Brawijaya menegaskan bahwa netralitas TNI selama pelaksanaan Pemilukada merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar. Mayjen TNI Rudy meyakinkan bahwa seluruh prajurit TNI akan menjaga sikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis selama proses Pemilukada. “Netralitas adalah prinsip utama yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh prajurit TNI. Kami berkomitmen untuk menjaga integritas proses demokrasi ini,” tegas Rudy. (*)
