KabarBaik.co, Jember – Anggota Komisi D DPRD Jember, Wahyu Prayudi Nugroho mempertanyakan optimalisasi pelayanan tenaga kesehatan (nakes) di RSUD dr. Soebandi Jember.
Hal ini menyusul lonjakan jumlah pasien seiring kemudahan akses kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC).
“Apakah jumlah nakes yang tersedia saat ini sudah memadai untuk melayani lonjakan pasien setiap harinya,” ujar pria yang akrab disapa Nuki itu, Sabtu (14/2).
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, bertambahnya jumlah pasien tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan, terutama bagi masyarakat kurang mampu.
Menurutnya, warga miskin menjadikan RSUD dr. Soebandi sebagai pilihan utama karena fasilitas biaya gratis dari pemerintah daerah.
Ia berharap manajemen RSUD dr. Soebandi memberikan perhatian serius terhadap beban kerja nakes yang meningkat. Ia mendorong adanya evaluasi terkait kesejahteraan nakes dalam bentuk Jasa Pelayanan (Japel).
“Nakes yang bekerja optimal secara otomatis harus mendapatkan Japel yang sesuai. Tujuannya agar motivasi kerja mereka terjaga dan tidak berdampak pada kualitas pelayanan kepada pasien,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur RSUD dr. Soebandi, Dr. dr. I Nyoman Semita, mengakui bahwa pihaknya saat ini masih membutuhkan tambahan sekitar 186 tenaga kesehatan untuk mencapai komposisi ideal.
Terkait Jasa Pelayanan (Japel), dr. Nyoman menjelaskan bahwa pihak rumah sakit tetap memberikannya kepada nakes. Namun, dalam dua tahun terakhir, besaran Japel yang diberikan masih tertahan di angka 30% dari total pendapatan.
Ia mengakui persentase tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Hal ini dikarenakan RSUD dr. Soebandi masih harus menanggung beban utang operasional yang wajib dilunasi.
“Untuk tahun 2025 dan 2026, persentasenya tetap 30 persen. Namun, jika dilihat dari nilai nominalnya, angka tahun 2026 lebih besar karena jumlah pasien yang terus bertambah setiap harinya,” pungkas dr. Nyoman. (*)
