KabarBaik.co – Masih adanya sejumlah bangunan sekolah yang rusak di Sidoarjo, kini menjadi salah satu hal yang disorot oleh Komisi D DPRD Sidoarjo. Kerusakan yang ada pun tak hanya kecil, melainkan rusak berat hingga ambruk. Mereka meminta Dinas terkait untuk segera melakukan perbaikan.
Banyaknya bangunan yang rusak secara tak langsung menganggu kegiatan belajar mengajar (KBM) yang dilakukan oleh guru dan siswa. Namun sayangnya, keadaan ini seakan luput dari perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Sidoarjo.
Imbasnya Kepala Sekolah, Guru dan tenaga pendidik lainnya harus putar otak agar anak-anak tetap bisa belajar. Terlebih ada beberapa sekolah yang kondisinya memprihatinkan bahkan bisa mengancam jiwa jika sampai ambruk.
Solusi sementara, mereka akhirnya memanfaatkan gedung yang ada, yang sekiranya aman, seperti ruang perpustakaan x mushola, bekas ruang koperasi bahkan ada yang sampai menumpang di rumah warga. Selain itu juga ada penyesuaian jam belajar, yang mana tidak seluruh kelas diselenggarakan pada pagi hari.
Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih meminta agar Dispendikbud segera melakukan pendataan sekolah yang mengalami kerusakan dan segera membutuhkan perbaikan.
“Usai didata kami minta agar data tersebut dikirim ke kami, sehingga kami bisa melakukan pemantauan secara maksimal,” ujarnya, Selasa (11/6). Ia pun mewanti-wanti agar dalam pekan ini data yang diminta sudah masuk ke ruang Komisi D DPRD Sidoarjo.
Selain data sekolah yang rusak, Masih juga meminta data rencana renovasi yang rencana pelaksanaannua sudah dialokasikan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2024.
Sementara untuk sekolah rusak yang belum teralokasikan rencana penganggarannya di APBD Sidoarjo tahun 2024, maka bisa dialokasikan melaluin Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD yang nantinya akan segera dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo.
“Kami mendorong Dinas (Dispendikbud) untuk memaksimalkan perbaikan atau rehab sekolah-sekolah rusak itu, apalagi menghadapi tahun ajaran baru 2024/2025 ini. Biar kegiatan belajar mengajarnya berjalan dengan lancar dan tidak terganggu,” lanjutnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengutarakan jika perbaikan sekolah yang kondisinya rusak parah bisa menggunakan Biaya Tak Terduga (BTT) dengan alasan kebencanaan atau sifatnya mendesak.
“Bisa kami alokasikan lewat PAK. Nanti, juga kami dorong lewat BTT. Kalau, itu karena kebencanaan atau bersifat sangat mendesak,” jelasnya.
Dan jalan terakhir jika memang karena keterbatasan APBD Sidoarjo tahun 2024 sehingga tak bisa mengcover biaya perbaikan, maka pihaknya akan berusaha mencarikan sumber dana lainnya.
Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Sidoarjo itu juga memiliki solusi sumber pembiayaan lainnya, jika dana APBD tak mampu meng-cover biaya perbaikan gedung sekolah yang rusak. Yaitu melalui dana Coorporate Social Responbility (CSR) perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Sidoarjo.
“Kami minta melakukan komunikasi dengan forum Corporate Sosial Responbility (CSR) dari sejumlah perusahaan yang ada di Sidoarjo,” tandasnya. (*)
