KabarBaik.co, Surabaya – Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Abdul Ghoni Muklas Ni’am menekankan pentingnya perlindungan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Hal ini disampaikan menyusul banyaknya keluhan warga terkait pergeseran kategori desil yang mengakibatkan hilangnya akses bantuan sosial (bansos).
Dalam kegiatan reses dan dialog terbuka bersama warga, Ghoni mengungkapkan bahwa perubahan status desil seringkali tidak dibarengi dengan verifikasi dan validasi data yang transparan.
Akibatnya, muncul keresahan di tengah masyarakat yang merasa kondisi ekonominya belum membaik, namun justru kehilangan hak bantuannya.
“Reses ini menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan fakta di lapangan. Kita tidak boleh membiarkan masyarakat rentan semakin terpuruk hanya karena persoalan administratif,” tegas Ghoni saat ditemui di sela kegiatannya.
Sebagai anggota komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, dan sosial, Ghoni mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pemutakhiran data.
Ia meminta proses klarifikasi bagi warga yang terdampak pergeseran desil dipercepat agar bantuan bisa kembali tepat sasaran.
Lebih lanjut, legislator asal Fraksi PDI Perjuangan ini menekankan bahwa solusi masalah kemiskinan tidak boleh berhenti pada pemberian bansos semata.
Ia menawarkan konsep perlindungan sosial yang lebih mandiri melalui pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.
“Perlindungan sosial harus berkelanjutan. Selain memastikan bansos tepat sasaran, kita harus menghadirkan program pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan, akses permodalan UMKM, serta pendampingan usaha agar warga bisa mandiri,” ujar Ghoni.
Dalam pertemuan tersebut, warga juga menitipkan harapan agar pemerintah lebih masif melakukan sosialisasi dan membuka akses data secara transparan.
Hal ini dinilai penting guna mencegah kesalahpahaman di tingkat bawah terkait perubahan kategori penerima manfaat.
Melalui pengawasan di DPRD Kota Surabaya, Ghoni berkomitmen untuk terus mengawal isu ini hingga tercipta sistem jaminan sosial yang adil dan mampu mengangkat derajat ekonomi warga Surabaya secara nyata.(*)
