KabarBaik.co- Wakil Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji RI Dahnil Anzar Simanjuntak berkunjung ke kantor PWNU Jatim di Jalan Masjid Al-Akbar 9, Selasa (7/2). Dalam kunjungan itu, pihaknya ingin meminta masukan tentang sejumlah hal. Di antaranya, Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Selain itu, BP Haji juga berkonsultasi masalah dam. Dam adalah sanksi atau denda yang harus dibayar saat berhaji karena beberapa sebab. Ketika berhaji dan umrah, ada sejumlah larangan yang harus dihindari serta aturan yang wajib ditaati agar tidak terkena dam. Namun, bagi kebanyakan jemaah haji asal Indonesia, dam tidak dapat dihindari karena harus mengambil Haji Tamattu/ Yakni, melaksanakan umrah lebih dahulu kemudian haji.
Pembayaran dam atau denda itu dengan menyembelih seekor kambing. Biasanya, jemaah haji tidak langsung membeli kambing. Namun, menyerahkan sejumlah uang seharga kambing itu kepada pihak tertentu. Jika jemaah haji tidak mampu, maka wajib berpuasa selama 10 hari masing-masing berpuasa 3 hari dikerjakan di Tanah Suci dan 7 hari lagi dikerjakan di Tanah Air.
“Kami minta fatwa NU agar dam (kambing) itu bisa dipotong di dalam negeri. Kami sudah menyampaikan kepada Pemerintah Arab Saudi dan mereka mendorong hal itu agar haji punya dampak ekonomi melalui dam,” kata Dahnil dalam kesempatan pertemuan itu,
Kedatangan Dahnil ditemui Ketua Tanfidziyah PWNU Jatim KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), Wakil Rais Syuriah PWNU Jatim KH Abdul Matin Djawahir, serta jajaran PWNU Jatim lainnya. Selain masalah dam, BP Haji juga ingin mendengar saran PWNU Jatim soal revisi UU 8/2019. Harapannya, urusan haji tidak hanya berdampak secara ritual, melainkan juga peradaban atau kebangsaan, terutama ukhuwah dan nasionalisme.
“Jadi, makna mabrur itu bukan hanya ritual, tapi ada kesalehan sosial dan makna untuk peradaban kebangsaan, sehingga haji akan memiliki makna trisukses. Yakni, sukses ritual, sukses ekonomi dalam penyembelihan dam atau makanan/kampung haji, dan sukses pascahaji yang bersifat sikap sosial atau peradaban kebangsaan,” tambah Dahnil.
Dia juga menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin penyelenggaraan haji itu satu pintu melalui BP Haji. Baik bidang katering, kesehatan, maupun bidang lain. “Pemerintah Arab Saudi juga memberi apresiasi ada badan khusus untuk mengurusi haji, mereka bilang bagus,” ungkapnya.
Menanggapi harpaan itu, Gus Kikin menegaskan bahwa ibadah haji memang harus membawa perubahan sikap. Terutama sikap sebagai bangsa dengan meningkatkan kebersamaan, ukhuwah, dan persatuan. “Dulu, KH Hasyim Asy’ari dan KH Ahmad Dahlan itu membangun nasionalisme melalui organisasi juga sepulang haji, jadi kedua pemimpin kita itu mengajarkan pentingnya haji bisa membangkitkan semangat ukhuwah, semangat nasionalisme,” ungkap pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng itu.
Tentang dampak ekonomis dari haji, Gus Kikin menilai hal itu sangat mungkin. Sebab, jemaah haji dari Indonesia paling banyak. Bahkan, pada tahun 1980-an pernah mencapai 50 persen lebih dari jemaah haji di dunia.
“Jadi, haji itu tidak sekadar ritual, tapi kualitas ibadah pascahaji yang meningkat dalam bentuk ukhuwah Islamiyah (keagamaan), ukhuwah wathoniyah (kebangsaan), dan ukhuwah basyariyah (kemanusiaan. Sesama bangsa dan makhluk Tuhan itu nggak musuhan,” katanya.
Selain ke kantoe PWNU Jati, Dahnil juga berkunjung ke kantor PW Muhammadiyah Jatim di kawasan Menanggal. (*)
