KabarBaik.co – Kegiatan serah terima jabatan (sertijab) Bupati dan Wakil Bupati Jombang di Gedung DPRD Jombang pada Rabu (5/3) malam diwarnai kontroversi terkait pembatasan akses bagi jurnalis.
Sejumlah wartawan mengaku mengalami kesulitan dalam meliput acara tersebut, memicu reaksi dari Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji.
Hadi Atmaji membantah adanya pembatasan peliputan. Ia menyatakan bahwa tidak ada larangan bagi wartawan untuk meliput, dan menyebut bahwa persepsi pembatasan tersebut berasal dari perasaan wartawan sendiri.
“Kalau teman-teman merasa ada pembatasan itu dari temen-temen sendiri. Kami tidak ada pembatasan,” ujar Hadi, Kamis (6/3).
Lebih lanjut, Hadi menjelaskan bahwa pengaturan akses masuk ke lokasi acara merupakan bagian dari protokol acara. Ia membandingkan jika semua wartawan yang berjumlah ratusan hadir di dalam ruangan, hal tersebut akan menimbulkan ketidaknyamanan.
“Kan masak harus masuk semua, ratusan wartawan kan gak bagus juga kan,” imbuhnya.
Hadi juga menegaskan bahwa DPRD Jombang sengaja membuat acara sertijab ini lebih fokus dan berbeda dari kabupaten lain, dengan hanya mengundang unsur-unsur yang terkait langsung dengan acara tersebut.
“Kita ini mengundang unsur-unsur yang sangat Terkait dengan sertijab ini saja, gitu loh,” jelasnya.
Meskipun demikian, Hadi mengakui adanya pengaturan waktu untuk wawancara dan pembatasan akses ke lokasi acara inti, yang menurutnya merupakan bagian dari protokol acara. Namun, ia menekankan bahwa setelah acara selesai, tidak ada pembatasan bagi wartawan untuk melakukan peliputan.
Sebelumnya, Sejumlah awak media mengalami kesulitan saat hendak meliput acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Bupati Jombang, Warsubi, dan Wakil Bupati Jombang, KH Salmanudin Yazid, di Gedung DPRD Jombang pada Rabu (5/3) malam.
Akses peliputan dibatasi secara ketat oleh pihak Sekretariat Dewan (Setwan), yang hanya memberikan Id Card khusus kepada sejumlah wartawan terpilih.
Akibat pembatasan ini, banyak wartawan yang tidak dapat memasuki ruang paripurna DPRD Jombang, tempat acara Sertijab berlangsung. Mereka terpaksa menunggu di luar gedung, bahkan di pagar belakang, meskipun telah menunjukkan kartu pers resmi dari media masing-masing.
“Kami sangat menyayangkan pembatasan akses ini. Wartawan bukan pengemis yang perlu dibatasi kinerjanya,” tegas Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jombang, Muhammad Mufid, yang turut hadir di lokasi.(*)
