KabarBaik.co, Mataram— Keterbatasan tenaga ahli penilai (appraiser) yang selama bertahun-tahun menjadi hambatan utama optimalisasi aset daerah di NTB kini mulai teratasi. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) berhasil memperkuat kapasitas sumber daya manusia untuk mempercepat pengelolaan aset yang lebih akuntabel
.
Kepala BKAD NTB Nursalim mengungkapkan bahwa sebelumnya ribuan persil aset daerah hanya ditangani oleh satu orang penilai, sehingga proses appraisal berjalan lambat dan belum optimal.
“Selama ini keterbatasan appraiser menjadi kendala utama. Namun kini kami telah mengirim SDM terbaik untuk dididik langsung oleh kementerian terkait,” ujarnya, Rabu (8/4).
Hasilnya, saat ini NTB telah memiliki 29 tenaga ahli bersertifikasi yang siap melakukan penilaian aset secara profesional.
“Saat ini kita sudah memiliki 29 tenaga ahli bersertifikasi. Mereka inilah yang akan melakukan penilaian (appraisal) aset agar kerja sama dengan pihak ketiga berjalan akuntabel,” jelasnya.
Penguatan kapasitas ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemprov NTB dalam merespons pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Melalui BKAD, pemerintah daerah kini melakukan reformasi tata kelola aset guna mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat kemandirian fiskal.
Nursalim menegaskan BKAD kini memegang peran krusial dalam menjaga keberlanjutan program strategis daerah serta memastikan keselarasan kebijakan di 10 kabupaten/kota.
“Dengan intervensi bersama, beban pengentasan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, dan stunting dapat ditangani secara kolektif dalam satu kebijakan,” katanya.
Sejalan dengan itu, BKAD mulai mengoptimalkan berbagai aset potensial yang selama ini belum memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD. Sejumlah kawasan strategis menjadi fokus pengembangan melalui program hilirisasi untuk menciptakan efek berganda terhadap perekonomian daerah.
Beberapa di antaranya meliputi kawasan Serading di Sumbawa yang akan dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta kawasan Gili Trawangan yang terus didorong pengelolaannya agar lebih profesional dan bernilai tambah tinggi.
Selain itu, pemetaan potensi juga dilakukan pada aset di sektor perikanan dan kelautan, pertanian, hingga pertambangan dan lingkungan hidup.
Dari sisi legalitas, BKAD NTB juga mempercepat proses sertifikasi aset dengan menggandeng Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Lebih dari 200 persil aset yang belum bersertifikat dari total 1.663 persil menjadi prioritas untuk diamankan secara hukum.
Langkah ini dinilai penting untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih NTB selama 14 kali berturut-turut.
Nursalim optimistis, optimalisasi aset yang didukung oleh ketersediaan tenaga appraiser akan menjadi kunci penguatan fiskal daerah. Dengan peningkatan PAD, pemerintah memiliki ruang lebih besar untuk mendorong sektor produktif seperti pariwisata, UMKM, dan infrastruktur.
“Jika PAD meningkat, maka intervensi pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat akan semakin maksimal. Ini bukan lagi soal keterbatasan, tetapi bagaimana kita mengoptimalkan potensi yang ada,” tandasnya. (*)
