KabarBaik.co- Kabar bahwa Arab Saudi bakal memangkas kuota haji Indonesia hingga 50 persen pada tahun depan dipastikan sebatas wacana. Kepastian ini disampaikan Wakil Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji RI Dahnil Anzar Simanjuntak. Dia menyebut, wacana pengurangan kuota itu memang sempat mengemuka lantaran dari hasil evaluasi pelaksanaan haji tahun ini masih semrawut.
“Tahun depan pengelolaan haji tidak lagi di bawah Kementerian Agama (Kemenag), dan Presiden sudah membentuk badan setingkat kementerian khusus untuk haji, maka pemerintah Arab Saudi menyatakan ada harapan baru dengan manajemen baru itu,” ujar Dahnil dalam konferensi pers di Kantor BP Haji, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (11/6).
Sebelumnya, pemangkasan kuota sempat disampaikan Kepala BP Haji KH Muhammad Irfan Yusuf setelah menggelar pertemuan dengan otoritas Haji dan Umrah Arab Saudi. Wacana itu karena pemerintah Arab Saudi menilai pelaksanaan haji pemerintah Indonesia tahun ini kurang tertata dengan baik. Namun, pada kesempatan itu BP Haji menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat untuk memperbaiki pelayanan jemaah haji. Di antaranya membentuk BP Haji sebagai lembaga setingkat kementerian untuk menangani jemaah haji ke depan.
Dahnil mengungkapkan, kepercayaan dari Arab Saudi atas manajemen baru tersebut membuat wacana pemotongan kuota tidak berlanjut. Bahkan, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menyampaikan optimisme terhadap reformasi tata kelola haji yang sedang digulirkan oleh Indonesia. “Jangan sampai muncul persepsi keliru bahwa pemotongan kuota sudah pasti. Itu hanya peringatan karena kondisi tahun ini, dan sekarang sudah ada respons positif dari Saudi,” tegasnya.
Sebagai bentuk kerja sama yang lebih erat, Kementerian Haji Arab Saudi dijadwalkan akan berkunjung ke Indonesia pada Juli 2025. Kunjungan tersebut akan membahas teknis pelaksanaan haji 2026 secara lebih mendalam. Termasuk asistensi langsung dari pihak Saudi dalam tahapan perencanaan. “Nanti ada asistensi yang melekat dari Kementerian Haji Saudi. Harapannya, insiden-insiden tahun sebelumnya tidak terulang lagi,” ujar Dahnil.
Dalam kesempatan yang sama, Dahnil juga menyinggung evaluasi terhadap rekrutmen petugas haji, terutama dari daerah. Ia mengungkapkan bahwa BP Haji menemukan sejumlah Petugas Haji Daerah (PHD) yang hanya ikut berhaji tanpa menjalankan tugas sebagaimana mestinya. “Jadi ada PHD yang sekadar nebeng haji, tidak bekerja sesuai fungsinya sebagai petugas,” ujarnya.
Dahnil mengakui proporsi jumlah petugas dengan jumlah jemaah haji Indonesia masih belum seimbang. Dengan jumlah jemaah lebih dari 200 ribu, sementara petugas hanya sekitar 4.000 orang, distribusi layanan menjadi tantangan besar. Karena itu, pihaknya juga tetap memberi apresiasi kepada para petugas yang telah menjalankan tugas secara profesional dan penuh dedikasi.
“Banyak juga petugas yang bekerja ikhlas dan profesional. Tapi, ke depan, sistem rekrutmennya harus lebih ketat agar tidak ada lagi yang hanya numpang haji,” harapnya.
Sebagai informasi, mulai 2026 atau 1446 Hijriah, BP Haji akan menjadi satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan ibadah haji Indonesia. Dengan manajemen baru ini, pemerintah berharap bukan hanya perbaikan sistem, melainkan juga kemungkinan penambahan kuota di masa depan. “Kita optimistis tahun 2026 akan banyak perubahan positif. Bahkan, semoga saja ada penambahan kuota,” pungkasnya. (*)
