KabarBaik.co – Presiden Prabowo Subianto tengah memulai agenda reformasi Polri. Ini antara lain ditandai dengan pengangkatan Komjen Pol (Purn) Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Kamtimbas dan Reformasi Kepolisian. Langkah ini sekaligus diiringi dengan rencana pembentukan Komite Reformasi Polri, yang tengah disusun anggota-anggotanya dan akan diumumkan setelah resmi terbentuk.
Wacana reformasi Polri mencuat seusai aksi massa di berbagai daerah yang berujung rusuh, pembakaran, dan penjarahan akhir Agustus lalu. Kemudian, menyusul pertemuan Presiden dengan Gerakan Nurani Bangsa (GNB), yang terdiri atas para tokoh bangsa dan tokoh lintas agama. Dalam pertemuan tersebut, mengemuka tuntutan untuk mereformasi Polri. Gayung bersambut, usul itupun disetujui Presiden Prabowo.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada awak media menyatakan bahwa tim komite nanti akan diisi dari berbagai kalangan dan memiliki tujuan melakukan evaluasi serta perbaikan menyeluruh terhadap institusi kepolisian. “Belum, belum ditunjuk ketuanya. Baru disusun anggota-anggotanya. Tentunya kita semua sangat mencintai institusi Kepolisian, tetapi ada beberapa hal yang mungkin perlu dilakukan perbaikan dan evaluasi, dan itu biasa untuk seluruh institusi,” katanya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (17/9).
Sementara itu, sejumlah kalangan menyebut pengangkatan Dofiri sebagai penasihat Presiden tidak hanya menjadi bentuk penghormatan kepada purnawirawan, tetapi juga memunculkan spekulasi politik dan institusional. Dofiri, mantan Wakapolri sekaligus lulusan terbaik Akpol 1989, memiliki rekam jejak panjang dalam bidang sumber daya manusia (SDM) dan perencanaan strategis Polri.
Selama ini, Dofiri dikenal memiliki karakter yang mampu menjaga keseimbangan antara kedekatan politik dan netralitas institusi. Karena itu, ia dinilai cocok untuk mendukung agenda reformasi Polri, sekaligus menjadi figur yang bisa memberi masukan strategis bagi Presiden tanpa terjebak dalam tarik-menarik internal Polri.
Selain fokus pada reformasi kelembagaan, pengangkatan Dofiri juga dibaca sebagian analis dalam konteks suksesi Kapolri. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan memasuki masa pensiun pada 2027. Listyo pun menduduki jabatan itu hampir lima tahun, sehingga Presiden berpotensi menunjuk pengganti dalam periode pemerintahannya.
Soal waktu pergantian itu, belakangan muncul desas-desus bahwa kursi Kapolri akan diganti pada reshuffle berikutnya Oktober nanti. Namun, kepastiannya masih menunggu. Yang pasti, pergantian para pembantu Presiden merupakan hak prerogatifnya. Untuk pemberhentian dan pengangkatan Kapolri, Presiden terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR RI. Sempat muncul kabar surat presiden pergantian Kapolri sudah dikirim ke DPR, namun dibantah Istana dan pimpinan dewan.
Masih menurut sejumlah pihak, dengan memilih penasihat dari angkatan yang lebih senior, Presiden Prabowo dapat menyiapkan sosok yang bisa memberi legitimasi bagi calon-calon Kapolri, sekaligus memastikan proses transisi berjalan lebih mulus.
Diketahui, sejak era Kapolri Listyo Sigit, Polri menghadapi berbagai tekanan publik terkait transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Kasus besar, mulai dari skandal Ferdy Sambo hingga penanganan konflik, menjadi ujian berat bagi citra institusi kepolisian. Reformasi dianggap mendesak, terutama dalam memperkuat integritas, budaya organisasi, rekrutmen dan kaderisasi, pengawasan internal dan eksternal, penegakan hukum, peningkatan kapasitas SDM, modernisasi teknologi, serta kedekatan dengan masyarakat.
Publik berharap polisi tampil sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, bukan hanya penegak hukum yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas.
Langkah Presiden Prabowo itu dinilai sebagai gerakan dua langkah sekaligus. Di satu sisi, reformasi kelembagaan Polri menjadi agenda serius untuk memperbaiki citra dan kinerja institusi. Di sisi lain, pengangkatan Dofiri memberi ruang bagi Presiden untuk mempersiapkan suksesi Kapolri secara strategis, sambil tetap menjaga kontrol atas dinamika internal kepolisian. Di sinilah tampaknya peran strategis Dofiri ke depan, yang akan sangat menentukan.
Di bagian lain, menanggapi rencana Presiden yang akan membentuk Komite Reformasi Kepolisian tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya terus berbenah. Pati alumnus Akpol 1991 menyambut baik rencana reformasi Polri tersebut.
“Kita terus melakukan perbaikan. Justru kita ingin dapat masukan apa yang diharapkan. Kalau progres perbaikan dari kultural sudah dilakukan upaya, namun tentunya kita terus ingin dapat masukan, karena punishment and reward kita sudah lakukan,” katanya kepada wartawan seusai menghadiri pelantikan anggota Kabinet Merah Putih baru di Istana Presiden, Rabu (17/9).
Listyo juga menegaskan bahwa selama ini Polri terbuka terhadap evaluasi dari berbagai pihak. Masukan dari publik akan menjadi bagian penting dalam menjaga arah reformasi Polri ke depan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Selama ini kita melakukan upaya transformasi untuk perbaikan. Artinya Polri terbuka terhadap evaluasi dan masukan dari luar untuk terus melakukan perbaikan bagi institusi dalam kegiatan kita maupun hal yang diharapkan masyarakat,” ungkapnya. (*)
