BAYANGKAN sebuah ruang di pendopo kabupaten/kota, tempat kebijakan besar lahir. Di sana, seorang pemimpin daerah duduk dengan wibawa, namun di balik pintu yang tertutup rapat, ia sedang memainkan drama berbahaya. Ia memanggil kepala dinas, OPD, berbisik melalui ajudan, atau mengirim pesan sandi kepada rekanan proyek. Polanya klasik, nyaris seperti naskah usang. Meminta “jatah” atau memeras pelaksana proyek dengan keyakinan penuh bahwa semuanya telah diatur dengan rapi dan steril.
Namun, di sinilah letak ironi yang sering membuat publik mengelus dada. Sang pejabat merasa aman karena tidak menyentuh uangnya secara langsung. Ia percaya pada loyalitas buta orang-orang di sekelilingnya—ajudan setia, staf khusus yang cekatan, atau kerabat dekat yang pasang badan.
Padahal, dalam dunia yang sudah terkoneksi secara digital dan terpantau radar hukum, strategi “tangan kedua” seperti itu sebenarnya serapuh rumah kartu. Semakin banyak orang yang dilibatkan dalam sebuah rahasia gelap, semakin lebar pula pintu pengkhianatan terbuka. Seseorang yang dipaksa mengumpulkan upeti tidak akan pernah menjadi sekutu yang loyal; mereka adalah saksi kunci potensial yang akan langsung bernyanyi saat tekanan hukum tiba demi menyelamatkan diri sendiri.
Kejadian yang terus berulang ini memunculkan pertanyaan besar. Mengapa mereka begitu kepala batu atau keras kepala? Kita sering mendengar seorang kepala daerah tetap nekat melakukan pungutan liar meski rekannya di daerah lain baru saja diciduk.
Ada semacam delusi kolektif bahwa “saya lebih cerdas” atau “saya lebih kuat.” Sifat “kepala batu” ini biasanya dipicu oleh tekanan biaya politik yang luar biasa besar seperti saat Pilkada, sehingga muncul dorongan untuk mengejar pengembalian modal secara instan. Mereka meremehkan jangkauan penyadapan dan intelijen modern, seolah-olah jabatan memberikan kekebalan absolut dari hukum.
Tentu saja, panggung politik kita tidak sepenuhnya berisi komedi gelap ini. Di balik keriuhan berita rompi oranye, sebenarnya masih banyak “oase” di berbagai penjuru daerah, para pemimpin yang justru sibuk memutar otak bagaimana memangkas birokrasi, bukan memangkas anggaran untuk kantong pribadi.
Mereka adalah tipe pemimpin yang memilih jalan sunyi namun berdampak, memposisikan diri sebagai tameng bagi bawahannya agar bisa bekerja profesional tanpa rasa takut. Alih-alih minta setoran dari rekanan, mereka justru menantang pengusaha untuk memberikan kualitas bangunan terbaik bagi rakyat. Kehadiran mereka adalah bukti hidup bahwa menjadi pejabat publik bisa tetap bersih dan berprestasi tanpa harus menghamba pada mahalnya biaya politik.
Maka, cerita tentang integritas sebenarnya bukan sekadar tentang penegakan hukum, melainkan tentang pilihan nalar. Pemimpin yang cerdas seharusnya menyadari bahwa kemajuan teknologi pengawasan hari ini tidak bisa dilawan dengan taktik kolusi gaya lama. Alih-alih sibuk menghitung persentase setoran dari proyek jalan atau jembatan, seorang pemimpin yang visioner akan lebih sibuk memastikan sistem e-budgeting berjalan tanpa celah. Keberhasilan para pemimpin yang lurus ini menjadi tamparan keras bagi narasi yang menyebut bahwa korupsi itu niscaya.
Pada akhirnya, panggung kekuasaan selalu menawarkan dua jenis akhir cerita. Ada pemimpin yang turun takhta dengan tangis haru rakyat karena pengabdiannya, dan ada yang turun dengan tangan terborgol karena “kepala batu” terhadap peringatan zaman. Menghindari lubang korupsi bukan tentang seberapa rapi seseorang menyembunyikan bangkai, tapi tentang keberanian untuk berhenti menjadi dungu dengan mengira bahwa kejahatan sistemik bisa selamanya tertutup rapat.
Sebelum tirai ditutup paksa oleh operasi tangkap tangan, selalu ada waktu untuk mengubah narasinya menjadi cerita tentang kehormatan yang abadi. (*)
