KabarBaik.co – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengapresiasi aksi mahasiswa yang mengangkat tagar Indonesia Gelap. Menurutnya, hal tersebut mencerminkan akumulasi kekecewaan terhadap kondisi bangsa. Namun, ia juga mengajak mahasiswa untuk lebih kritis dalam mencari solusi atas persoalan mendasar yang dihadapi Indonesia.
Hal ini disampaikan LaNyalla saat menjadi pembicara utama dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bertema “Kembali ke UUD 1945 untuk Menjaga Keutuhan NKRI” di Surabaya, Kamis (27/2). Acara tersebut dihadiri oleh Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi di Surabaya, seperti Unair, Unesa, UWKS, UIN Sunan Ampel, dan lainnya, serta sejumlah tokoh, termasuk Plt. Ketua Umum Kadin Jatim, Diar Kusuma Putra, dan Sekretaris MPW Pemuda Pancasila Jatim, M. Agus Diah Muslim.
Dalam paparannya, LaNyalla mengingatkan bahwa kekayaan alam Indonesia sejak dahulu menjadi incaran bangsa-bangsa maju, mulai dari era VOC hingga penjajahan modern yang dilakukan melalui sistem neoliberalisme.
“Kolonialisme baru tidak lagi berbentuk penjajahan fisik, tetapi melalui liberalisasi sistemik di bidang politik dan ekonomi. Tujuannya tetap sama: menguasai sumber daya negara berkembang,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa gerakan liberalisme yang ditolak oleh para pendiri bangsa, seperti Soekarno dan Hatta, perlahan mulai berkembang di era Orde Baru. Reformasi kemudian membuka pintu lebar bagi dominasi kapitalisme global. Hal ini diperparah dengan perubahan besar pada UUD 1945 melalui empat kali amandemen pada 1999–2002.
“Sejak reformasi, sistem ekonomi kita sepenuhnya menyerahkan kendali kepada pasar, sementara sistem politik mengadopsi pola one man one vote. Akibatnya, segelintir oligarki menguasai 80 persen kekayaan negara, membiayai politik mahal, dan menciptakan ketimpangan sosial yang semakin lebar,” ungkap LaNyalla.
LaNyalla mengajak mahasiswa untuk merenungkan kembali pemikiran para pendiri bangsa yang menyusun sistem berlandaskan Pancasila. Menurutnya, sistem Demokrasi dan Ekonomi Pancasila adalah wujud asli karakter bangsa Indonesia: beragama, bergotong-royong, serta berprinsip kekeluargaan.
“Indonesia harus kembali berdaulat atas kekayaan alamnya. Pancasila bukan sekadar ideologi, melainkan jalan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat melalui demokrasi musyawarah dan ekonomi yang berkeadilan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kembali ke Pancasila tidak berarti kembali ke Orde Baru. Sebaliknya, ia mengusulkan penguatan kembali UUD 1945 naskah asli untuk mencegah penyimpangan yang pernah terjadi. Selain itu, ia menyarankan agar MPR RI dikembalikan sebagai lembaga tertinggi negara yang diisi oleh elemen bangsa, bukan hanya partai politik.
Dalam sesi dialog, LaNyalla menanggapi kritikan mahasiswa terkait sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak efektif. Ia sependapat bahwa program seperti makan bergizi gratis belum optimal di lapangan. Ia juga mendukung gagasan untuk memprioritaskan pendidikan gratis sebagai solusi yang lebih berdampak jangka panjang dibandingkan program makan gratis.
“LaNyalla menekankan pentingnya memahami akar masalah bangsa melalui pemikiran pendiri bangsa. Hanya dengan itu, Indonesia dapat kembali menjadi negara yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian,” tutupnya.(*)
