KabarBaik.co – Pemerintah Kabupaten Kediri kembali menorehkan inovasi pelayanan publik di periode kedua kepemimpinan Hanindhito Himawan Pramana. Lewat program Gercep Sahaja (Gerak Cepat Satu Hari Jadi), layanan administrasi kependudukan (adminduk) kini bisa diakses langsung di tingkat desa.
Langkah ini merupakan pengembangan dari program sebelumnya, di mana layanan adminduk hanya tersedia di kantor kecamatan. Kini, masyarakat di 326 desa se-Kabupaten Kediri bisa mengurus dokumen penting seperti KTP, KIA, KK, hingga akta kelahiran dan kematian cukup di balai desa masing-masing.
“Dengan Gercep Sahaja, masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh ke kecamatan atau menunggu lama. Asal syarat lengkap, dokumen bisa selesai dalam satu hari,” ujar Wirawan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kediri, Senin (4/8).
Untuk mendukung program ini, setiap desa dibekali pelatihan teknis dan sistem pelayanan digital dari Dinas Dukcapil. Pemerintah desa cukup menyiapkan perangkat komputer, koneksi internet, dan petugas pelayanan. Dokumen langsung dicetak di desa, kecuali untuk KTP dan KIA yang masih memerlukan blangko khusus dari kecamatan.
Program yang digagas di triwulan pertama setelah Mas Dhito dilantik ini mendapat sambutan positif dari pemerintah desa dan masyarakat. Selain memangkas waktu, program ini juga menekan biaya transportasi warga yang tinggal di pelosok.
“Gercep Sahaja menjadi jawaban nyata atas kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik yang cepat, mudah, dan terjangkau. Kami terus berkoordinasi dengan Diskominfo dan DPMPD untuk mengatasi kendala jaringan dan SDM di desa yang belum aktif,” imbuh Wirawan.
Targetnya, pada akhir 2025 seluruh desa di Kabupaten Kediri—yang berjumlah 344—sudah siap melayani kebutuhan administrasi kependudukan secara mandiri. Ini menjadi bagian dari 17 program prioritas Mas Dhito dalam menciptakan pelayanan publik yang inklusif dan menjangkau hingga lapisan paling bawah.
Dengan hadirnya layanan adminduk di tingkat desa, Pemkab Kediri berharap warga bisa mendapatkan hak-haknya sebagai penduduk secara lebih cepat, sekaligus memperkuat basis data kependudukan yang akurat dan terkini di daerah.
