KabarBaik.co – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banyuwangi menggelar Sekolah Politik Kaum Muda (SPKM) di Kantor DPRD Kabupaten Banyuwangi, Sabtu (10/1).
Kegiatan ini bertujuan mendorong peningkatan literasi politik kaum muda sekaligus merespons wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD.
Kegiatan yang mengusung tema
“Legitimasi Kekuasaan dalam Demokrasi Perwakilan: Kritik Normatif terhadap Wacana Pilkada oleh DPRD” itu diikuti 51 peserta dari berbagai organisasi mahasiswa, kepemudaan, dan pelajar di Banyuwangi.
Peserta berasal dari unsur Cipayung Plus, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), serta organisasi pelajar tingkat sekolah menengah.
Ketua Pelaksana SPKM M. Fathur Rozak, mengatakan persoalan demokrasi saat ini bukan semata pada sistem, melainkan pada kualitas kesadaran politik masyarakat sebagai pemilih.
Menurutnya, demokrasi akan berjalan tidak sehat jika rakyat hanya diposisikan sebagai angka suara tanpa pemahaman politik yang memadai.
“Demokrasi tidak akan sehat jika rakyat hanya menjadi angka tanpa pemahaman politik. Pemuda dan mahasiswa harus menjadi motor literasi politik di masyarakat,” ujar Fathur.
Pemateri pertama, Komisioner Bawaslu Kabupaten Banyuwangi Untung Aprilyanto, menyebut bahwa pemuda memiliki posisi strategis sebagai subjek demokrasi. Ia menilai rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi politik tidak lepas dari lemahnya pendidikan politik yang berkelanjutan.
“Partisipasi politik yang tinggi belum tentu menunjukkan demokrasi yang berkualitas. Tanpa literasi, partisipasi justru bisa berubah menjadi transaksi,” katanya.
Sementara itu, pemateri kedua, Cendekiawan Muslim Ir. Ahmad Wahyudi, menyebut politik sebagai ruang yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial. Menurutnya, pemuda tidak boleh bersikap apatis terhadap politik, baik di dalam maupun di luar sistem.
“Pemuda bisa berperan melalui kontrol sosial dan gerakan moral, tetapi juga harus berani masuk ke dalam sistem sebagai aktor politik,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, HMI Banyuwangi menyatakan sikap menolak wacana pilkada melalui DPRD dan tetap mendorong pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat.
Ketua Umum HMI Cabang Banyuwangi Ilham Layli Mursidi, menilai mahalnya biaya politik tidak boleh dijadikan alasan untuk mencabut hak rakyat dalam memilih pemimpinnya.
“Persoalan biaya politik bukan pada sistem pemilihan langsung, tetapi pada rendahnya literasi politik dan lunturnya semangat gotong royong,” kata Ilham.(*)
