KabarBaik.co – Upaya mitigasi pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 terus dilakukan Bawaslu Gresik. Selain kerja-kerja internal, Bawaslu juga melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam pengawasan partisipatif.
Terbaru, Bawaslu Gresik menggelar sosialisasi dan launching Forum Warga Pengawasan Partisipatif Berbasis Komunitas di salah satu hotel wilayah Kota Santri, Selasa (8/10). Kegiatan ini melibatkan puluhan organisasi dan kelompok masyarakat dari unsur keagamaan, keperempuanan, kepemudaan, profesi dan lain sebagainya.
Kordiv SDMO dan Diklat Bawaslu Gresik Robbah Khunaifih mengatakan, pihaknya membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam menanggulangi potensi kerawanan pelanggaran dalam pesta demorasi ini. “Kita tidak mungkin sendirian dalam pengawasan di Pilkada serentak 2024,” ujarnya saat membuka acara.
Robbah menyinggung terkait personalia Bawaslu Gresik yang jumlahnya terbilang sedikit. Lima komisioner di tingkat kabupaten, tiga orang di tataran kecamatan dan hanya satu orang di tiap desa. “Untuk itu, diperlukan pengawasan partisipatif dari masyarakat,” tandasnya.
Ia juga menyinggung terkait realitas politik bahwa di Kabupaten Gresik hanya ada calon tunggal dalam Pilbup 2024. Fenomena ini juga terjadi di empat kabupaten/kota lain di wilayah Jawa Timur. Melalui forum ini pihaknya mendorong masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan jalannya setiap tahapan Pilkada 2024.
Pihaknya berharap pesta demokrasi lima tahunan ini berjalan aman dan kondusif. Apalagi sudah memasuki tahapan kampanye. Masyarakat diajak menjadi pemilih yang cerdas, tidak mudah terprovokasi, terpapar hoaks hingga persoalan money politic. Sehingga terpilih pemimpin terbaik dan Gresik lebih maju.
Dalam kesempatan ini, Bawaslu Gresik juga menghadirkan tiga narasumber. Antara lain Guru Besar Ilmu Politik UINSA Prof. Dr. Abdul Chalik, serta narasumber Dr. Hasan Basri dan Dr. Abdullah Farih.
Prof. Abdul Chalik dalam materinya menjelaskan urgensi pengawasan partisipatif dari masyarakat untuk mewujudkan demokrasi yang baik. “Karena seperti yang disampaikan tadi, Bawaslu saja tidak akan cukup. Sehingga pengawasan partisipatif menjadi penting, khususnya kalangan ormas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” tandasnya.
Chalik juga menyoroti fenomena-fenomenda lama dalam setiap pesta demokrasi, antara lain money politic. Hal ini mengakibatkan ongkos politik yang tinggi dan ujungnya merugikan. Implikasinya, kualitas demokrasi yang rendah. Ia juga memaparkan detail upaya mewujudkan demokrasi yang baik.
Sementara itu, Hasan Basri dalam kesempatannya memaparkan beberapa kerawanan yang berpotensi menjadi celah pelanggaran Pilkada. Seperti kerawanan sosial, ekonomi, informasi, politik dan hukum. Sehingga diperlukan kolaborasi berbagai elemen untuk mengantisipasi hal tersebut.
Terakhir, Abdullah Farih menekankan peran organisasi kemasyarakatan (Ormas) dalam pengawasan partisipatif ini. Ormas memiliki grassroot atau akar rumput yang kuat. Sehingga langkah Bawaslu Gresik menggandeng elemen masyarakat ini dinilai sangat baik sebagai upaya mitigasi.
Dalam paparannya, Farih mengulik peran-peran ormas yang bisa dimaksimalkan dalam pengawasan partisipatif. Mulai dari edukasi pemilih, monitoring proses pemilihan, pelaporan pelanggaran, mendorong partisipasi, pemberdayaan anggota dan pengawasan pascapemilihan.
Harapannya, melalui pengawasan partisipatif ini masyarakat bisa melaporkan temuan-temuan atau indikasi pelanggaran Pilkada yang ada di akar rumput. Untuk kemudian ditindaklanjuti Bawaslu Gresik dan pihak terkait lainnya.(*)
