KabarBaik.co – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus menunjukkan peran strategisnya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Sepanjang 2025, kinerja LPS tercatat solid, ditopang oleh penguatan aset, percepatan pembayaran klaim nasabah, serta kontribusi nyata bagi perekonomian dan masyarakat.
Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Farid Azhar Nasution, menegaskan bahwa seluruh bank di Indonesia, baik bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR), tanpa terkecuali merupakan anggota program penjaminan LPS.
Sejak berdiri hingga kini, LPS telah menjalankan fungsi resolusi bank secara cepat dan efektif. Farid memaparkan, LPS telah melakukan likuidasi terhadap 1 bank umum, 130 BPR, dan 16 BPRS, serta melakukan penempatan modal sementara pada 1 bank umum dan konversi modal (bail-in) pada 1 BPR.
“Setiap proses resolusi bank dilakukan secara cepat dan efektif untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sistem keuangan,” ujar Farid, Jumat (23/1).
Kecepatan tersebut juga tercermin dalam pembayaran klaim kepada nasabah penyimpan. Jika lima tahun lalu nasabah harus menunggu hingga 14 hari kerja, kini rata-rata pembayaran klaim pertama dapat dilakukan hanya dalam waktu 5 hari kerja sejak izin usaha bank dicabut.
“Ini merupakan peningkatan signifikan dalam pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Dari sisi keuangan, neraca LPS menunjukkan pertumbuhan yang sangat positif. Hingga akhir 2025, total aset LPS meningkat 13,6 persen menjadi Rp276,2 triliun (unaudited). LPS juga mencatat surplus sebesar Rp 33,8 triliun, naik 13,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, Cadangan Penjaminan tumbuh 13,3 persen menjadi Rp 213,4 triliun.
Tak hanya fokus pada stabilitas keuangan, LPS juga berkontribusi langsung pada perekonomian nasional. Sepanjang 2025, LPS membayarkan pajak sebesar Rp 3 triliun, meningkat 15,3 persen dari 2024, serta melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 51,4 triliun, naik 8,4 persen secara tahunan.
Di bidang sosial, LPS melalui program LPS Peduli turut menunjukkan empati kepada masyarakat terdampak bencana. Salah satunya dengan menyalurkan bantuan tanggap bencana banjir di Sumatera dengan total nilai Rp 1,4 miliar.
Dalam kesempatan yang sama, LPS juga memaparkan agenda strategis tahun 2026. Program prioritas tersebut meliputi akselerasi persiapan penjaminan polis asuransi yang ditargetkan dapat diimplementasikan pada 2027, penguatan program IT BPR, serta berbagai inisiatif peningkatan literasi keuangan dan penjaminan.
Program-program tersebut diarahkan untuk menekan jumlah masyarakat unbanked, dan akan dilaksanakan secara inklusif, intensif, serta kolaboratif bersama anggota KSSK, kementerian/lembaga terkait, dan pelaku industri jasa keuangan.
Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, menegaskan bahwa 2026 akan menjadi momentum lompatan besar bagi LPS.
“Tahun 2026 merupakan the Great Leap bagi LPS. Kami akan mengerahkan seluruh sumber daya untuk menjadi lembaga resolusi yang terdepan dan terpercaya di kawasan regional dalam menjalankan penjaminan serta resolusi bank dan perusahaan asuransi, demi menjaga stabilitas sistem keuangan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Anggito.
