KabarBaik.co- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya berkunjung ke Istana Negara, Selasa (24/6), untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas sejumlah agenda strategis. Termasuk transformasi NU serta kerja sama pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Gus Yahya mengungkapkan bahwa ia dan Presiden berdiskusi cukup lama mengenai berbagai isu. Mulai perkembangan situasi nasional dan global hingga peran NU dalam mendukung agenda pemerintah. Dia juga mengungkapkan tentang kesamaan pandangan antara NU dan Presiden Prabowo dalam menjunjung tinggi prinsip kemaslahatan umat.
“Silaturrahmi ke Istana, menemui Bapak Presiden @prabowo, kami berbincang cukup lama membahas agenda-agenda transformasi NU kaitannya dengan Pemerintah, situasi mutakhir, dan update informasi yang terjadi di ranah domestik maupun internasional,” tulis Gus Yahya dalam unggahannya.
“Suatu hal yang tak pernah luput dari pandangan Bapak Presiden adalah prinsip kemaslahatan umat yang perlu ditegakkan seadil-adilnya, senafas dengan Nahdlatul Ulama dalam membersamai umat,” lanjut mantan juru bicara Presiden RI ke-4 KH Abdurrahman Wahid itu.
Salah satu topik utama yang dibicarakan dalam pertemuan itu adalah percepatan pelaksanaan program MBG. Gus Yahya menyatakan, NU telah mulai menjalankan program tersebut di beberapa titik dan ditargetkan mengelola sedikitnya 1.000 titik layanan. PBNU telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan berbagai kementerian dan lembaga negara sebagai bentuk komitmen untuk menyukseskan program tersebut.
“Kami mendapat target dari BGN, misalnya untuk mengelola 1.000 titik. Ini merupakan pekerjaan besar bagi NU, sehingga diperlukan koordinasi dan kolaborasi yang intensif,” ujarnya.
Sebelumnya, Gus Yahya telah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pada Selasa (17/6) lalu untuk mematangkan pelaksanaan program MBG, yang direncanakan mulai aktif pada Agustus 2025. Gus Yahya menyebut program ini juga akan dijalankan melalui jaringan Pengurus Cabang NU (PCNU) di seluruh Indonesia, yang berjumlah lebih dari 548 cabang, serta didukung pesantren dan madrasah di lingkungan NU.
Di pihak lain, Dadan menyambut baik kerja sama tersebut. Menurut dia, NU sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia memiliki jaringan kuat yang dapat menjadi fondasi utama bagi keberhasilan program MBG. “NU ini kan saya menilai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, oleh karenanya tersebar luas di seluruh Indonesia. Jadi harus menjadi satu pondasi yang kuat dalam program Makan Bergizi Gratis karena otomatis para santri mendapatkan program bergizi gratis maka artinya SDM kita akan baik,” katanya.
Meski sudah berjalan, realisasi anggaran program MBG hingga pertengahan tahun ini masih tergolong rendah, yakni baru 6,6 persen dari total pagu anggaran. Namun, Dadan menilai hal tersebut masih dalam batas wajar karena program ini berbasis manfaat langsung.
Dia memastikan bahwa lonjakan penyerapan akan mulai terlihat pada kuartal ketiga, terutama pada Agustus 2025. “Lonjakan serapan akan terjadi mulai Agustus. Iya, dipastikan akan meningkat tajam,” ungkap Dadan.
BGN, lanjut dia, telah menyiapkan skema percepatan dan memastikan tak ada kendala struktural yang menghambat pelaksanaan program. Dengan keterlibatan NU, pemerintah berharap program MBG dapat terlaksana secara merata dan efektif di seluruh pelosok Indonesia.
Diketahui, pemerintah menggulirkan kebijakan revolusioner di sektor kesehatan dan ketahanan pangan melalui program MBG yang kini jadi primadona anggaran negara. Per 12 Juni 2025, anggaran MBG telah disalurkan sebesar Rp 4,4 triliun kepada 4,89 juta penerima manfaat. Angka itu melonjak Rp 1,1 triliun hanya dalam dua pekan sejak akhir Mei.
Dalam keterangannya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut bahwa program ini dilaksanakan oleh 1.716 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan terus mengalami percepatan realisasi. “Ini sesuai arahan Presiden. Ke depan, targetnya menjangkau 82,9 juta penerima dengan dukungan 32.000 SPPG di seluruh Indonesia,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (17/6) lalu.
Kebijakan ini bukan main-main. Pemerintah mengerek pagu anggaran MBG dari Rp 71 triliun menjadi Rp 171 triliun, dan menjadikannya program sosial dengan alokasi dana terbesar dalam APBN. Anggaran untuk Badan Gizi Nasional (BGN) yang bertanggung jawab atas program ini bahkan direncanakan mencapai Rp 217,86 triliun pada 2026. Jumlah itupun menggusur alokasi anggaran untuk Kementerian Pertahanan yang selama ini langganan menempati posisi teratas dalam struktur anggaran nasional.
Namun, hingga pertengahan 2025, penyaluran MBG baru menyentuh 6,2 persen dari pagu awal. Tentu, ini menjadi tantangan besar dalam hal implementasi dan distribusi. Pemerintah menyatakan kesiapan untuk menambah dana hingga Rp 100 triliun. Namun, bergantung pada kecepatan realisasi di lapangan. (*)
