DEFISIT Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diproyeksikan menyentuh angka Rp 30 triliun pada awal 2026 bukanlah sekadar angka statistik yang kering. Tapi, alarm nyaring bagi sistem kesehatan kita yang sedang sakit.
Jika energi bangsa ini hanya habis untuk berdebat soal audit fraud atau carut-marut data Penerima Bantuan Iuran (PBI) , kita sebenarnya hanya sedang mengobati gejala. Bukan penyakit utamanya.
Akar masalah yang kerap terabaikan adalah runtuhnya benteng pencegahan di hulu dan menjamurnya moral hazard di tengah masyarakat.
Di sinilah peran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadi krusial sekaligus patut dipertanyakan. Selama ini, otoritas kesehatan tampak lebih terobsesi pada urusan hilir. Menambah jumlah tempat tidur rumah sakit, mendatangkan alat kesehatan canggih, mempermudah izin praktik dokter spesialis, dan sejenisnya.
Meski langkah tersebut penting, fokus yang terlalu “kuratif-sentris” ini membuat urusan hulu seperti terbengkalai. Menkes tidak boleh hanya berperan sebagai pemadam kebakaran yang sibuk di hilir. Ia harus menjadi arsitek ketahanan kesehatan yang berani mengintervensi gaya hidup rakyat sejak dari meja makan.
Data menunjukkan fenomena ex-ante moral hazard yang mengkhawatirkan. Kepemilikan kartu JKN justru membuat sebagian orang merasa memiliki “lisensi” untuk abai terhadap kesehatan pribadi. Studi dari Universitas Indonesia pada 2023 mengungkap fakta ironis bahwa kepemilikan JKN justru menurunkan probabilitas aktivitas fisik dan meningkatkan konsumsi rokok bagi perokok.
Terjadi pergeseran psikologis yang berbahaya. Dari kesadaran untuk sehat agar tidak miskin, menjadi sikap permisif terhadap sakit karena merasa biaya sudah ada yang menanggung. Akibatnya, klaim untuk penyakit katastropik seperti jantung, stroke, dan diabetes terus membengkak tanpa kendali.
Kita sebenarnya tidak perlu selalu jauh-jauh menoleh ke mancanegara seperti Jepang atau Thailand. Di dalam negeri, kita memiliki oase keberhasilan lokal. Surabaya, misalnya, telah lama menguatkan fungsi Puskesmas sebagai gatekeeper yang andal dengan standar layanan prima. Sidoarjo pun sukses membuktikan bahwa tata kelola data dan kepemimpinan lokal mampu membawa daerahnya meraih UHC Awards tanpa mengorbankan kualitas.
Namun, kesuksesan ini masih bersifat sporadis. Program hulu seperti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) sering kali hanya berakhir sebagai formalitas administratif tanpa dampak masif pada perubahan perilaku nasional. Hangat-hangat tahi ayam. Selesai di foto bersama tanpa kata kunci: what next.
Karena itu, reformasi JKN 2026 harus bergeser ke arah hulu secara radikal. Menkes dan BPJS perlu menyinergikan data medis untuk menciptakan sistem insentif dan disinsentif. Digitalisasi melalui aplikasi Mobile JKN harus dipaksa bertransformasi menjadi asisten kesehatan pribadi yang memberikan “penghargaan” nyata, seperti potongan iuran atau prioritas layanan, bagi mereka yang rutin melakukan skrining kesehatan dan menjaga pola hidup bersih.
Efisiensi yang didapat dari penekanan perilaku berisiko di perkotaan ini nantinya dapat dialokasikan untuk menjemput nyawa yang terancam di wilayah pelosok yang selama ini minim akses.
Klaim tahunan yang mencapai Rp 201 triliun adalah bukti bahwa kita sedang memadamkan kebakaran besar dengan ember bocor. Sudah saatnya kita berhenti memanjakan pola hidup tidak sehat dengan dalih perlindungan sosial.
JKN yang berkelanjutan hanya bisa dicapai jika rakyatnya sehat secara fisik dan cerdas secara literasi. Memperbaiki BPJS tanpa mereformasi peran hulu Kemenkes dan gaya hidup masyarakat hanyalah menunda kebangkrutan yang tak terelakkan. Rakyat harus didorong untuk sehat dulu, barulah sistem kesehatan nasional bisa benar-benar sembuh. (“)
