HASIL Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 untuk jenjang SMA secara nasional telah menjadi sorotan yang menyedihkan, mengungkap kegagalan sistemik dalam pendidikan kita. Data resmi menunjukkan potret buram: nilai rata-rata yang amat rendah, khususnya di bidang Saintek. Mata pelajaran krusial seperti Bahasa Inggris hanya mencapai rata-rata 24,93, sementara Matematika terpuruk di angka 36,10 dari skala 100.
Namun, rendahnya angka-angka ini bukan semata-mata cerminan ketidakmampuan siswa atau kelalaian guru. Ini adalah indikator kesalahan mendasar dari kementerian dalam merancang alat ukur. Alat ukur yang mereka ciptakan—soal-soal TKA—terbukti tidak tepat sasaran, lebih menekankan pada naratif dan penalaran kompleks tanpa memastikan penguasaan konsep dasar yang diajarkan di sekolah. Siswa dipaksa menyimpulkan dan mengevaluasi dalam labirin soal yang terasa “asing” dan tidak selaras dengan kurikulum sehari-hari.
Bayangkan seorang dokter yang hendak mengukur kesehatan pasien, tetapi menggunakan termometer yang belum dikalibrasi. Hasilnya? Suhu tubuh yang ditunjukkan terlalu rendah atau tinggi. Angka itu muncul bukan karena pasien sakit parah, melainkan karena alat ukurnya yang rusak. Begitu pula dengan TKA. Tanpa melakukan pemetaan (mapping) awal terhadap kemampuan siswa—seperti survei literasi nasional atau data try out yang representatif—Kemendikdasmen seolah-olah melemparkan siswa ke lautan luas tanpa peta navigasi, meninggalkan jutaan anak didik tenggelam dalam kebingungan.
Kegagalan ini diperparah oleh desain tes yang tidak mempertimbangkan realitas lapangan. Metode pengajaran yang kurang kontekstual dan minimnya paparan literasi memang menjadi faktor, namun akar masalahnya tetap pada kebijakan yang salah arah. Bahkan, insiden kebocoran soal yang sempat terjadi kian menunjukkan ketidakprofesionalan pelaksanaan. Jika pemerintah serius, reformasi seharusnya dimulai dari kurikulum yang holistik, bukan sekadar menggelar tes massal tanpa fondasi kuat.
Pelatih Kejam dan Kolam Dangkal
Ada jurang menganga antara apa yang diajarkan di kelas dengan apa yang diujikan di level nasional. Mari kita gunakan analogi lain: Seorang pelatih renang membiarkan muridnya berlatih di kolam dangkal selama tiga tahun. Namun, saat ujian akhir, sang pelatih tiba-tiba melemparkan mereka ke tengah laut dengan ombak besar dan menuntut gaya kupu-kupu yang sempurna.
Ketika murid-murid itu tenggelam, layakkah kita menyalahkan “daya juang” mereka? Tentu tidak. Kesalahan mutlak ada pada pelatih yang memberikan alat ukur (ujian laut) yang tidak sesuai dengan proses pembinaannya (latihan kolam dangkal).
Kemendikdasmen tampak terjebak dalam ambisi menetapkan standar tinggi demi terlihat gagah secara akademis melalui soal High Order Thinking Skills (HOTS). Namun, instrumen ini menjadi “ngawur” ketika dipaksakan kepada siswa yang bahkan belum tuntas dalam literasi dasar dan numerasi level menengah akibat amnesia realitas pasca-pandemi. Pemerintah seolah-olah ingin memanen gandum kualitas premium di lahan yang tidak pernah diberi pupuk yang cukup.
Lebih mengkhawatirkan lagi, nilai yang “jeblok” ini rencananya akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Jika kebijakan ini diteruskan tanpa evaluasi mendalam, kita sedang menuju ketidakadilan sistemik. Potret pendidikan kita bukan lagi tentang “prestasi”, melainkan tentang siapa yang paling beruntung mendapatkan akses bimbingan belajar tambahan di luar sekolah.
Siswa IPA yang seharusnya menjadi tumpuan inovasi sains masa depan justru layu sebelum berkembang karena dihantam soal yang tidak berpijak pada bumi sekolah mereka. Menyalahkan siswa adalah cara termudah untuk cuci tangan, namun secara intelektual, pemerintah harus berani mengakui bahwa kompas yang mereka berikan sedang rusak.
Jalan Keluar: Membumikan Standar
Pemerintah tidak boleh berhenti pada sekadar meratapi angka merah. Langkah pertama yang mendesak adalah melakukan audit dan sinkronisasi kurikulum. Kemendikdasmen harus memastikan bahwa apa yang diujikan adalah hasil dari apa yang benar-benar diajarkan di ruang kelas, bukan materi “asing” yang hanya bisa dipecahkan oleh mereka yang mampu membayar mahal.
Kedua, perlu adanya pemetaan (mapping) regional yang jujur. Standar tidak bisa digebuk rata secara nasional selama kesenjangan fasilitas laboratorium dan kualitas guru di pelosok masih jauh tertinggal dari kota besar. Evaluasi ini harus menjadi basis intervensi, bukan alat penghakiman.
Terakhir, rencana menjadikan TKA sebagai bobot SNBP harus ditangguhkan atau direvisi total. Jangan jadikan siswa sebagai kelinci percobaan dari alat ukur yang belum tervalidasi reliabilitasnya. Pendidikan adalah tentang membangun jembatan, bukan memasang tembok tinggi yang mustahil dipanjat. Sudah saatnya pemerintah berhenti menjadi penguji yang kejam dan mulai menjadi pendamping yang empati bagi masa depan anak bangsa. (*)
