KabarBaik.co – Menteri Sosial Republik Indonesia, Syaifullah Yusuf bertandang ke Kabupaten Banyuwangi untuk berkoordinasi tentang pembentukan Sekolah Rakyat.
Banyuwangi merupakan satu dari puluhan kabupaten yang telah menyatakan kesiapan diri untuk mendirikan sekolah rakyat di wilayahnya.
“Ibu bupati sudah mengusulkan, timnya kemarin juga sudah mengikuti arahan di Jakarta. Semoga Banyuwangi bisa menjadi pelopor yang bisa menyelenggarakan sekolah rakyat tahun ini,” kata pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut.
Untuk pendirian sekolah rakyat, Gus Ipul menyebut Banyuwangi menyedikan lahan seluas 7 hektare. Padahal syarat minimal pendirian sekolah rakyat hanya 6 hektare.
“Artinya Banyuwangi sudah sangat siap. Lahan itu cukup untuk SD, SMP, SMA, perumahan guru dan fasilitas olahraga,” terangnya.
Ia menambahkan bahwa saat ini tim dari berbagai kementerian sedang melakukan verifikasi kelayakan lokasi dan kesiapan pelaksanaan. Kalau semua syarat dipenuhi, pembelajaran bisa dimulai tahun ini.
“Target nasional kita bangun 200 sekolah rakyat, dan semoga Banyuwangi masuk dalam gelombang pertama,” terangnya.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama (boarding school) dengan pendidikan formal dan pendidikan karakter. Biaya operasionalnya akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah, mulai dari konsumsi, alat belajar, hingga fasilitas tempat tinggal.
“Ini semuanya gratis. Makan, minum, alat tulis, bahkan tempat tinggal di asrama. Ini bukan sekadar sekolah, tapi juga pusat pembinaan karakter,” ujar Gus Ipul.
Sasaran utamanya adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang masuk dalam desil 1 (lapisan paling miskin dalam data kesejahteraan nasional). Semisal daerah tidak ada desil 1, maka peserta bisa dari desil 2.
“Tapi tetap prioritas paling miskin. Kita punya data 9 juta KPM di desil 1,” jelasnya.
Dalam penerapan program ini, Gus Ipul menyebut pemerintah daerah akan dibebani tugas untuk pendataan siswa serta penyediaan guru.
Bupati dan wali kota diminta mengusulkan guru-guru dari daerah masing-masing. Prioritasnya PNS dan P3K. Kalau masih kurang, bisa P3K paruh waktu atau bentuk rekrutmen lainnya.
Dalam kesempatan itu, Gus Ipul juga mengajak para pilar sosial seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), TKSK, Pendamping PKH, dan relawan lainnya untuk aktif mendampingi proses rekrutmen siswa dan mengawal program agar berjalan tepat sasaran.
“Ini kerja bersama, bukan hanya Kementerian Sosial. Kementerian PU yang bertugas untuk pembangunan, Kemendikbud untuk kurikulum dan rekrutmen guru, dan kami di Kemensos mendukung dari sisi sosial dan data,” tambahnya.
Sementara itu Bupati Banyuwangi,Ipuk Fiestiandani menyambut baik program ini dan menyatakan kesiapan daerahnya. Ia menjelaskan bahwa dua lokasi telah disiapkan sebagai calon tempat sementara untuk memulai kegiatan pembelajaran, yakni di Rusunawa Klatak dan Balai Diklat Banyuwangi.
“Kami sudah usulkan ke Kementerian Sosial dan alhamdulillah sudah dicek langsung. Tinggal menunggu penetapan lokasi mana yang paling cocok. Intinya kami siap,” ujar Ipuk.
Terkait sumber daya manusia, ia menyampaikan Dinas Pendidikan Kabupaten telah mengidentifikasi ASN dan P3K yang dapat ditugaskan ke Sekolah Rakyat.
“Kita akan tempatkan guru-guru yang ada, dan nanti disesuaikan dengan kebutuhan dan formasi yang ditetapkan pusat,” ujarnya.
Ipuk juga berharap agar program ini dapat segera berjalan karena dampaknya akan sangat signifikan bagi pengurangan kemiskinan di Banyuwangi.
“Kami percaya bahwa pendidikan berkualitas dan merata adalah kunci memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat ini jawaban konkret dari negara,” tegasnya.(*)
