KabarBaik.co– Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan sikap tegas pemerintah dalam menangani praktik pengoplosan beras yang merugikan konsumen dan petani kecil. Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja titik kedua di Kabupaten Kediri.
Amran mengatakan Kementan telah melaporkan 212 merek beras yang terindikasi melakukan pelanggaran kepada Kapolri dan Jaksa Agung. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga keadilan pangan dan ekonomi rakyat.
“Satgas Pangan sudah turun sejak tanggal 10. Pak Brigjen Joko dan tim memeriksa 26 merek secara maraton. Kami yakin semuanya akan ditindak tegas. Ini merugikan konsumen hampir Rp 100 triliun per tahun,” kata Amran, Selasa (15/7).
Menurut Amran, praktik pengoplosan beras bukan hanya bentuk kecurangan dagang, tetapi juga mengganggu kestabilan nasional. Ia menekankan bahwa 287 juta rakyat Indonesia adalah konsumen beras, dan kelompok masyarakat menengah ke bawah adalah yang paling terdampak.
“Kalangan atas mungkin masih bisa bertahan, tapi masyarakat kurang mampu jelas terpukul. Kita tidak boleh diam. Siapa lagi yang menjaga bangsa ini kalau bukan kita semua?” ujar Amran serius.
Amran juga mengungkapkan bahwa hasil pengawasan beberapa hari terakhir menunjukkan penurunan harga dan perbaikan kualitas beras di sejumlah daerah. Ia pun mengapresiasi para pelaku usaha yang mulai sadar akan pentingnya kepatuhan terhadap standar kualitas dan harga.
“Terima kasih untuk pengusaha yang mulai sadar. Jangan zolimi petani dan konsumen. Mentan tidak bisa bekerja sendiri, harus kolaborasi semua pihak termasuk media,” katanya.
Amran turut bersyukur bahwa saat ini stok beras nasional berada pada titik tertinggi sepanjang sejarah, yakni 4,2 juta ton. Angka ini, menurutnya, telah diakui oleh FAO sebagai capaian besar pemerintah Indonesia dalam enam bulan terakhir.
“Sekarang kita fokus ke swasembada gula. Kalau berhasil, kita hemat Rp 50 triliun devisa. Untuk beras, dalam dua tahun ini kita impor 7 juta ton senilai Rp 80 triliun. Tapi ke depan, dengan cuaca yang baik dan upaya pemerintah, insyaallah tidak perlu impor lagi,” jelasnya.
Amran menekankan bahwa penindakan terhadap pelanggaran pangan akan terus dikawal sesuai dengan perintah Presiden. Ia meminta agar Satgas Pangan diperkuat sampai ke tingkat Polsek guna memastikan pengawasan berjalan ketat.
“Kalau pangan bermasalah, negara bermasalah. Ini perintah Presiden: lindungi petani, tingkatkan produksi, dan layani rakyat. Dan kami laporkan terus ke beliau. Jawabannya satu, lanjutkan!” tegas Amran.
Tak hanya menyoal beras, Amran juga mengajak seluruh pimpinan dan manajer pabrik gula, termasuk dari PTPN, untuk bekerja lebih keras demi mewujudkan swasembada gula dalam waktu 3 hingga 4 tahun ke depan.
“Beri saya masalah, akan saya selesaikan. Ayo para direktur, manajer, Pak Wagub, kita kerja, kawal bersama-sama, genjot produksi eksponensial,” seru Amran. (*)
