KabarBaik.co, Jakarta – Dari sebuah sudut ruangan di gedung Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Lembaga Adminstrasi Negara (LAN) RI, Pejompongan, Jakarta Pusat, Muhammad Aljabar Nur tak kuasa membendung air matanya. Suaranya bergetar hebat saat memperkenalkan diri di hadapan para pejabat tinggi negara.
Pemuda asli Jakarta Timur itu membawa sebuah pengakuan yang menyesakkan dada tepat saat bangsa ini bersiap memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), 2 Mei 2026. Di usianya yang telah beranjak remaja, ia mengaku belum pernah sekalipun mengecap bangku pendidikan.
Aljabar hanyalah satu dari sekian banyak anak bangsa yang selama ini luput dari jangkauan sistem, terpinggirkan oleh kerasnya tembok ekonomi, dan hanya bisa menatap gerbang sekolah dari kejauhan.
Kesedihan Aljabar adalah puncak dari tumpukan cerita serupa memenuhi ruangan sore itu. Di sisi lain, ada Rizki Saputera Gonjalez, pindahan dari Jakarta Utara yang terpaksa menanggalkan seragamnya saat baru menginjak kelas V SD. Ada pula Putri Nana Kurnia, siswi kelas IX SMP yang tengah berjuang menuju jenjang SMA dengan bayang-bayang ketidakpastian. Nana hidup bersama neneknya setelah sang ayah bertahun-tahun tak ada kabar, sementara ibunya harus menyambung nyawa sebagai pedagang dengan penghasilan yang tak menentu.
Bagi mereka, pendidikan berkualitas selama ini hanyalah fatamorgana di tengah teriknya perempatan jalan dan riuhnya pasar tempat mereka mencari nafkah demi membantu orang tua.
Kenyataan pahit yang dialami Aljabar dan rekan-rekannya sejalan dengan tantangan besar yang terekam dalam statistik pendidikan di ibu kota.
Meskipun Jakarta adalah pusat perekonomian nasional, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka partisipasi sekolah untuk usia remaja 16-18 tahun masih menyisakan celah sebesar 22-24 persen. Artinya, hampir seperempat populasi di usia emas ini tidak lagi terpotret berada di balik meja kelas, baik karena telah menyelesaikan sekolah lebih awal, terpaksa bekerja, maupun benar-benar putus sekolah akibat himpitan biaya.
Momentum Hardiknas tahun ini menjadi sangat krusial sebagai titik balik bagi Aljabar dan rekan-rekannya. Negara sedang menempati janjinya menghadirkan Sekolah Rakyat yang khusus untuk menampung mereka, termasuk gedung di Pejompongan ini yang tengah bersolek.
Sore itu, tidak ada podium. Hanya ada deretan kursi panjang. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf justru memilih duduk melingkar, sejajar dengan Aljabar dan kawan-kawannya. Sambil sesekali menepuk bahu Aljabar yang masih terisak, Teddy mencoba mencairkan suasana dengan obrolan ringan layaknya seorang kakak.
Melihat kesedihan Aljabar, Teddy langsung memberikan semangat. Ia menegaskan bahwa mulai hari ini, kesedihan tidak boleh lagi menjadi kawan akrab bagi anak-anak tersebut.
“Jangan nangis, disini gak boleh sedih lagi. Insyaallah bisa membanggakan keluarga dan cita-cita tercapai semua, amin,” ujarnya lembut.
Di sekolah Rakyat, ia memastikan mereka tidak hanya akan diberikan akses belajar bebas biaya, tapi juga jaminan tempat tinggal yang layak, asupan gizi yang baik, dan lingkungan yang mampu menumbuhkan kembali cita-cita yang sempat mati suri.
Langkah pengecekan fisik gedung di kawasan Pejompongan ini sebagai bentuk percepatan dalam menyediakan wadah bagi anak-anak yang putus sekolah maupun yang sama sekali belum bersekolah.
Bangunan di Kompleks LAN tersebut merupakan satu dari 10 titik rintisan tambahan di Jakarta yang dipersiapkan untuk menampung para siswa dari kategori miskin dan miskin ekstrem atau Desil 1-2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kehadiran Seskab dan Mensos di lapangan menjelang peringatan Hardiknas adalah bentuk validasi bahwa program Sekolah Rakyat bukan sekadar kebijakan di atas kertas, melainkan sebuah gerakan jemput bola yang menyentuh langsung akar rumput untuk mewujudkan keadilan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Metode penjaringan yang dilakukan pun tidak lagi bersifat pasif menunggu laporan di balik meja. Pemerintah melalui Kementerian Sosial melakukan langkah proaktif dengan menyisir langsung perempatan jalan, pasar hingga kawasan kumuh untuk menjaring anak-anak terlantar.
Hingga saat ini, tercatat sudah ada 77 anak di wilayah Jakarta dan sekitarnya memenuhi kriteria, di mana 29 orang di antaranya ditemukan sedang melakukan aktivitas di jalanan seperti mengamen atau pedagang asongan.
Data mereka kemudian dipadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN ) untuk memastikan intervensi yang diberikan tepat sasaran dan benar-benar menjangkau keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah yang selama ini terpinggirkan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa program ini merupakan atensi khusus dari Presiden Prabowo yang mengajak seluruh elemen bangsa untuk berani jujur melihat kenyataan bahwa masih banyak anak bangsa yang belum bisa sekolah.
Kejujuran tersebut disambut dengan langkah konkret pemanfaatan aset-aset milik pemerintah yang telah dinyatakan layak oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Selain kompleks LAN, gedung milik Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, BNN, hingga Tagana Center di Hambalang, Bogor, Jawa Barat yang akan disulap menjadi ruang-ruang kelas yang menghidupkan kembali harapan. Di wilayah Jakarta dan penyangga saja, kapasitas yang disiapkan mampu menampung tidak kurang dari 1.000 siswa.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai model pengentasan kemiskinan terpadu yang sangat ambisius dan relevan dengan semangat Ki Hadjar Dewantra tentang pendidikan yang memerdekakan.
Di sini, pendidikan tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan berbagai program unggulan lainnya. Siswa penerima manfaat secara otomatis akan terintegrasi dalam skema Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), jaminan kesehatan PBI JKN, hingga program 3 juta rumah bagi keluarga mereka.
Inilah yang disebut pemerintah sebagai ekosistem pendidikan berkualitas bagi keluarga tidak mampu, dimana kesejahteraan keluarga siswa turut didongkrak secara simultan agar fokus sang anak tidak lagi terbagi antara buku pelajaran dan urusan mencari sesuap nasi.
Skala pembangunan program ini pun terus bergerak masif secara nasional menyongsong target Indonesia Emas. Hingga saat ini, pemerintah membangun 166 Sekolah Rakyat rintisan yang tersebar di 38 provinsi dengan kapasitas mencapai 15.900 siswa.
Operasional sekolah-sekolah ini didukung oleh ribuan tenaga pendidik dan kependidikan yang berdedikasi mengajar di jenjang SD, SMP, SMA atau sederajat. Target besar telah dipancang; pemerintah membangun 101 Sekolah Rakyat permanen tahun ini sebagai bagian dari rencana jangka panjang membangun total 500 sekolah permanen hingga tahun 2029 di seluruh penjuru negeri.
Seluruh proses verifikasi dan penjangkauan ditargetkan rampung dalam waktu dekat agar anak-anak seperti Aljabar, Gonjalez, dan Nana dapat segera mengikuti aktivitas belajar-mengajar pada tahun ajaran baru di pertengahan Juli mendatang.
Harapannya, lulusan dari sekolah ini tidak hanya sekadar mendapat ijazah. Tetapi, mampu menjelma menjadi pemimpin masa depan yang lahir dari tempaan realitas kehidupan dan kepedulian negara.
Bagi mereka yang bercita-cita menjadi prajurit TNI atau masuk sekolah kedinasan seperti Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) dan bahkan perguruan tinggi ternama nasional atau lainnya, Sekolah Rakyat kini menjadi jembatan yang paling nyata untuk menyeberangi jurang kemiskinan menuju masa depan yang lebih bermartabat.
Pada peringatan Hardiknas ini pula, harapan baru telah dititipkan di sela-sela debu konstruksi dan tumpukan buku yang mulai tertata di Pejompongan.
Sekolah Rakyat adalah upaya kongkret agar kemiskinan tidak boleh lagi menjadi penghalang bagi seorang anak bangsa untuk memiliki mimpi setinggi langit. Melalui Sekolah Rakyat, negara hadir untuk memastikan bahwa setiap ‘Aljabar’ di sudut-sudut gelap ibu kota tidak perlu lagi menangis hanya karena tidak memiliki kesempatan untuk belajar.
Keadilan sosial sedang dijemput di jalanan, dibawa masuk ke dalam kelas, dan dirajut menjadi masa depan Indonesia yang lebih inklusif dan beradab. (ANTARA)
