KabarBaik.co – Ribuan sopir truk bersama pelaku UMKM turun ke jalan pada Senin (3/2) menuntut pembukaan akses jalan provinsi di Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Jember.
Aksi demo ini merupakan buntut dari kebijakan yang dianggap merugikan para sopir dan UMKM. Mereka merasa kehilangan mata pencaharian akibat akses jalan yang diblokir.
“Kami hanya ingin mencari nafkah! Kenapa jalan tetap ditutup, padahal pemerintah sudah setuju memperbaikinya,” ujar Samsul Arifin, korlap aksi paguyuban sopir, Senin (3/2).
Ia menjelaskan jika penutupan jalan tersebut berdampak kepada masyarkat lain yang akhirnya kesulitan mencari pendapatan.
“Kami menggantungkan hidup, kalau ditutup mau makan apa? Ini tanpa solusi alternatif adalah bentuk diskriminasi,” katanya.
Mereka menilai Pemkab Jember tidak berpihak pada rakyat kecil yang membutuhkan jalan untuk bekerja.
Para sopir mengancam akan membuka sendiri jalan tersebut jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan tegas. Mereka tidak ingin bentrok, tetapi tidak punya pilihan lain.
Pantauan di lapangan, massa pun kecewa karena Bupati Jember Hendy Siswanto yang tidak bisa menemui massa.
Di tempat terpisah, Ketua Komisi C DPRD Jember, Ardi Pujo Prabowo menyayangkan sikap bupati yang tidak merespons langsung tuntutan para sopir dan UMKM.
“Kami akan segera melakukan koordinasi. Jika ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin akan terjadi bentrokan lebih besar,” ujar Ardi saat menemui perwakilan pendemo.
Menanggapi mediasi yang dilakukan, Kepala UPT P3LLAJ Jember, Teguh Budi Hartono mengatakan saat ini menjalankan komitmen sesuai dengan kesepakatan yang sudah berlangsung sebelumnya.
“Jadi untuk saat ini kita tidak bisa. Jadi ada rapat yang sifatnya lebih kecil membatalkan yang sifatnya itu lebih besar. Jadi kalau memang ada mau mengadakan perubahan, otomatis mendatangkan atau mengadakan pertemuan lagi. Karena saat itu sudah menghasilkan kesepakatan dan semuanya hadir, dari OPD, baik itu dari kabupaten maupun dari provinsi. Termasuk juga DPRD kabupaten maupun provinsi,” terangnya.
Teguh juga menyampaikan, dari kesepakatan yang dilakukan saat ini, ia menegaskan tidak ada penutupan akses jalan.
“Baik itu dari PU, dari kepolisian, dari Dishub, tidak ada melakukan penutupan. Ini kan kita kadang-kadang masih ada tidak kesesuaian terkait dengan apa yang kita rencanakan. Tapi kalau memang bersabar, kita pun juga sudah berupaya. Untuk peningkatan status jadi jalan nasional. Itu untuk jangka panjang. Intinya, untuk sementara sampai saat ini pun. Kita melaksanakan sesuai hasil-hasil keputusan yang dituangkan di dalam pembahasan di 13 Januari itu,” terangnya. (*)
