KabarBaik.co – Suasana politik jelang Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Kabupaten Gresik di Hotel Aston GKB, Rabu (3/9), terasa semakin menghangat. Gejolak internal mulai kasak-kusuk seiring penunjukan nama Wongso Negoro sebagai calon ketua DPD Golkar Gresik, menggantikan Ahmad Nurhamim.
Sekretaris DPD Golkar Gresik Atek saat dikonfirmasi menegaskan bahwa proses pendaftaran calon ketua baru akan dibuka hari ini (1/9) mulai pukul 09.00 hingga 11.30 WIB. “Nanti baru pendaftaran,” ujarnya singkat, Senin (1/9).
Saat ditanya soal kebenaran penunjukan Wongso Negoro oleh DPP dan DPD Golkar Jatim, Atek menjawab diplomatis. “Kita ikuti saja hari ini pendaftarannya,” jawabnya singkat.
Diketahui, kepastian penunjukan Wongso itu merupakan hasil rapat Pra-Musda yang digelar di sebuah coffe pada Sabtu (30/8) malam. Pertemuan yang diikuti pengurus harian DPD Golkar Gresik serta para pemilik suara tersebut dipimpin oleh Ahmad Labib, anggota DPR RI dari Golkar dapil Gresik-Lamongan. Nah, dalam kesempatan itu, Labib menyampaikan bahwa keputusan DPP dan DPD Partai Golkar Jatim mengamanatkan Wongso sebagai ketua DPD Golkar Gresik.
Keputusan itu sangat mengejutkan banyak kader Golkar. Betapa tidak, sejatinya dalam syarat dukungan dari pemilik suara yang sudah disampaikan ke DPP dan DPD Jatim, Wongso disebut-sebut tidak satupun mendapatkan rekomendasi dari pimpinan kecamatan (PK). Sumber di DPD Jatim menyebut, dari sebanyak 18 PK se-Kabupaten Gresik, dukungan telah terbagi ke dua nama kader lain. Yakni, dr Anis Ambiyo Putri (didukung 7 PK) dan Asroin Widyana (11 PK).
Karena DPP dan DPD Jatim sudah memutuskan sepihak tanpa mendengar suara dari akar rumput itulah, dinamika di internal mulai ”bergolak”. ‘’Kalau sampai dipaksakan begitu, maka bukan tidak mungkin potensi suara Partai Golkar ke depan terancam drop. Terutama, di wilayah Gresik, Sebab, logikanya yang dipilih itu kan tidak mengakar, tanpa dukungan,’’ ungkap sumber yang tidak mau disebut namanya.
Saat ini, hasil Pemilu 2024 lalu, Golkar ”hanya” mendapatkan 6 kursi di DPRD Kabupaten Gresik. Jumlah itu menurun dibandingkan hasil Pemilu 2019 yang mendapatkan 8 kursi atau anjlok dua kursi. Pada 2014, Golkar tercatat paling banyak meraih kursi pasca era reformasi. Yakni, sebanyak 11 kursi.
Nah, meski kaget dengan keputusan DPP, para kader dipastikan tidak akan berani terbuka melawan keputusan organisasi. Mau tidak mau mereka mesti tunduk. “Saya mendengar ada beberapa kader yang keberatan, mengingat Gresik yang merupakan Kota Wali dan kota santri, sudah selayaknya dipimpin oleh calon yang sejalan dengan kultur masyarakat Gresik. Harapan teman-teman perlu ada evaluasi dengan rekomendasi tersebut. DPP dan DPD kurang cermat melihat situasi,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPD Golkar Kabupaten Gresik Ahmad Nurhamim hingga berita ini ditulis Senin (1/9) belum memberikan tanggapan atau konfirmasi resmi mengenai kabar penunjukan Wongso tersebut. Pesan pendek yang dikirimkan wartawan KabarBaik.co kepadanya belum dijawab. (*)
