KabarBaik.co, Jombang – Pemkab Jombang melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) resmi memulai rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan dibuka langsung oleh Bupati Jombang Warsubi di Aula Pendopo Kecamatan Peterongan.
Musrenbang kali ini mempertemukan delegasi dari lima kecamatan, yakni Peterongan, Sumobito, Kesamben, Mojoagung, dan Jogoroto. Forum tersebut menjadi wadah penyelarasan usulan pembangunan tingkat desa dengan prioritas pembangunan daerah.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Salmanudin, Sekretaris Daerah Agus Purnomo, jajaran kepala OPD, Forkopimcam Peterongan, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa, delegasi desa, kepala UPTD, kepala sekolah, hingga perwakilan organisasi perempuan dan kemasyarakatan.
Dalam arahannya, Bupati Warsubi menegaskan Musrenbang merupakan instrumen penting untuk menyelaraskan usulan desa dengan agenda pembangunan nasional.
Ia menyebut fokus pembangunan diarahkan pada pengentasan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, ketahanan pangan, infrastruktur, serta dukungan terhadap program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Musrenbang adalah momentum penajaman dan kesepakatan usulan pembangunan. Seluruh program harus terintegrasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045,” ujar Warsubi. Kamis (5/2).
Untuk RKPD 2027, Pemkab Jombang mengusung tema Integrasi Pengembangan Industri dan Perdagangan dengan Sektor Primer. Tema ini bertujuan menguatkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan agar terhubung langsung dengan industri pengolahan serta pasar digital.
Warsubi juga memaparkan hasil Musrenbang tahun sebelumnya yang akan direalisasikan pada 2026, antara lain peningkatan jalan di sejumlah ruas strategis serta pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di lima kecamatan peserta Musrenbang.
Selain itu, Pemkab Jombang melakukan transformasi kebijakan melalui Prioritas Kecamatan dan program Desa Mantra (Desa Maju dan Sejahtera). Setiap kecamatan akan mendapat alokasi peningkatan jalan kabupaten sebesar Rp1 miliar dan PJU sebesar Rp200 juta.
Di sektor ekonomi, Warsubi menargetkan percepatan kemandirian masyarakat dengan penciptaan wirausaha baru. Target yang semula satu wirausaha per dusun kini ditingkatkan menjadi tiga wirausaha baru per dusun.
“Kami siapkan stimulan modal Rp 5 juta per orang untuk mendorong usaha mikro produktif, misalnya budidaya puyuh yang bisa berkembang ke telur ayam dan bebek. Tujuannya menciptakan lapangan kerja berkelanjutan,” jelasnya.
Ia menambahkan kebijakan tersebut sejalan dengan penurunan angka pengangguran di Jombang.
Pada akhir 2024, jumlah pengangguran tercatat 28.700 jiwa dan turun menjadi 25.600 jiwa pada 2025.
Penurunan 3.100 jiwa itu disebut hasil sinergi pemerintah dengan sektor swasta yang memprioritaskan tenaga kerja lokal.
“Dengan asumsi angkatan kerja 2025 terserap, kurang lebih 6.100 lapangan kerja berhasil tercipta,” paparnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Hadi Atmaji menyampaikan bahwa usulan pembangunan tahun 2027 akan difokuskan pada dua sektor utama, yakni infrastruktur jalan dan PJU. Selain itu, Pemkab Jombang juga akan memperkuat pengelolaan sampah melalui Bank Sampah hingga tingkat RT.
“Setiap RT akan mendapat alokasi anggaran Rp 3,2 juta untuk Bank Sampah. Desa bertindak sebagai koordinator agar sampah tidak hanya terkelola, tapi juga bernilai ekonomi,” ujar Hadi.
Kepala Bapperida Jombang Hartono menambahkan seluruh usulan kecamatan telah terintegrasi dalam sistem perencanaan. Meski dihadapkan pada penurunan kapasitas fiskal, Pemkab tetap berkomitmen menjaga pemerataan pembangunan.
“Kami mensimulasikan alokasi rata-rata Rp 1,2 miliar per kecamatan agar pembangunan tetap berjalan adil dan sesuai prioritas kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (*)
