KabarBaik.co, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya mempercepat reformasi pasar modal Indonesia melalui delapan rencana aksi strategis. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat likuiditas pasar, meningkatkan transparansi, serta menjaga kepercayaan investor, baik domestik maupun global.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Dialog Pasar Modal yang digelar di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta. Forum ini menjadi ajang sinergi antara OJK, pemerintah, serta seluruh pemangku kepentingan guna memastikan pasar modal Indonesia semakin kredibel, menarik bagi investasi, dan selaras dengan praktik terbaik internasional.
Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan bahwa reformasi yang dilakukan tidak bersifat kosmetik, melainkan perubahan menyeluruh dan berani untuk memperkuat daya saing pasar modal nasional.
“OJK bersama Self Regulatory Organization (SRO) berkomitmen melakukan reformasi komprehensif agar pasar modal Indonesia semakin kredibel dan mampu memenuhi ekspektasi global index provider,” ujar Friderica dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (3/2).
Menurutnya, langkah-langkah strategis tersebut diharapkan dapat mendorong pasar modal menjadi motor penggerak ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia.
Delapan rencana aksi yang disiapkan OJK dikelompokkan ke dalam empat klaster utama, yaitu kebijakan free float, transparansi, tata kelola dan penegakan hukum, serta sinergitas antarotoritas.
Pada klaster kebijakan, OJK akan menaikkan batas minimum free float emiten dari ketentuan saat ini 7,5 persen menjadi 15 persen. Kebijakan ini diterapkan secara bertahap. Emiten yang akan melakukan penawaran umum perdana (IPO) diwajibkan langsung memenuhi ketentuan 15 persen, sementara emiten lama diberikan masa transisi. Kebijakan ini dinilai penting untuk menyelaraskan standar pasar modal Indonesia dengan praktik global, sekaligus meningkatkan likuiditas saham di pasar.
Selain itu, OJK bersama pemerintah dan SRO juga akan memperkuat peran investor institusi domestik serta memperluas basis investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Pemerintah mendukung kebijakan tersebut melalui penyesuaian batasan investasi, khususnya pada sektor asuransi dan dana pensiun, dengan tetap mengedepankan prinsip manajemen risiko dan tata kelola yang baik.
Pada aspek transparansi, OJK mendorong keterbukaan informasi mengenai ultimate beneficial owner (UBO) dan afiliasi pemegang saham. Langkah ini mengacu pada praktik terbaik internasional guna meningkatkan kredibilitas pasar dan daya tarik investasi.
Tak hanya itu, SRO juga diminta memperkuat kualitas data kepemilikan saham agar lebih detail dan andal. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) akan menyediakan data tersebut kepada BEI untuk dipublikasikan secara terbuka kepada publik.
Dalam klaster tata kelola dan penegakan hukum, OJK menyiapkan tiga langkah utama. Pertama, demutualisasi BEI sesuai amanat undang-undang. Kedua, penguatan penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran pasar modal, termasuk manipulasi saham dan penyebaran informasi menyesatkan. Ketiga, peningkatan tata kelola emiten melalui kewajiban pendidikan berkelanjutan serta sertifikasi bagi penyusun laporan keuangan.
Sementara pada klaster sinergitas, OJK akan memperdalam pasar keuangan secara terintegrasi melalui kolaborasi dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan pemangku kepentingan lainnya. Kerja sama ini diharapkan mampu menjaga momentum reformasi agar berjalan konsisten dan berkelanjutan.
Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hasan Fawzi, menekankan bahwa kepercayaan investor merupakan fondasi utama bagi penguatan pasar modal Indonesia. “OJK akan terus hadir dan bertindak nyata untuk melindungi investor serta memastikan pasar keuangan tumbuh sehat, berintegritas, dan berkelanjutan,” tegas Hasan.
Dukungan terhadap langkah OJK juga datang dari Pelaksana Tugas Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik. Ia menyatakan bahwa bursa siap meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi sejalan dengan permintaan MSCI, guna mendorong masuknya lebih banyak investor asing.
Senada dengan itu, Chief Executive Officer Danantara, Rosan Roeslani, menilai bahwa kualitas tata kelola menjadi kunci utama pertumbuhan pasar modal.
“Pertumbuhan bursa tidak hanya diukur dari market cap, tetapi juga dari kualitas, transparansi, dan akuntabilitas yang kuat,” ujar Rosan.
Melalui serangkaian reformasi ini, OJK optimistis pasar modal Indonesia akan semakin tangguh, kompetitif, dan dipercaya sebagai salah satu destinasi investasi utama di kawasan.
