KabarBaik.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik terus memperkuat tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan transparan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan menggelar Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, yang dibuka langsung oleh Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif.
Kegiatan yang diinisiasi Pemkab Gresik bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur ini turut menghadirkan narasumber dari BPK Jatim, Yuan Candra Djaisin, serta Anggota Komisi XI DPR RI, Thoriq Majiddanor.
Dalam sambutannya, Wabup Alif menekankan pentingnya pemahaman pengelolaan dana desa oleh seluruh perangkat desa sebagai landasan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. “Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki para pemangku kepentingan di tingkatan pemerintahan desa,” ujarnya.
Wabup yang akrab disapa dokter Alif itu menambahkan, pengelolaan dana desa yang optimal telah membawa dampak signifikan terhadap pembangunan desa di Kabupaten Gresik. Salah satunya ditunjukkan melalui capaian Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2025 yang mencapai 88 persen desa mandiri atau setara dengan 290 dari total 330 desa. Pemkab Gresik menargetkan seluruh desa berstatus mandiri pada tahun 2026.
“Komitmen Pemkab Gresik dalam pengelolaan dana desa tidak sekadar menjadi ucapan manis. Hal ini dibuktikan lewat berbagai inovasi dan capaian nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” lanjutnya.
Beberapa inovasi yang dipaparkan antara lain Klinik Desaku, Desa Digital, penguatan BUMDes, program jaminan ketenagakerjaan, Nawakarsa Award, integrasi Siskeudes-Link, hingga pelaksanaan Musdes Serentak KDMP. Inovasi-inovasi ini dinilai sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan desa.
Anggota Komisi XI DPR RI Thoriq Majiddanor dalam kesempatan tersebut turut menyampaikan materi terkait fungsi pengawasan DPR terhadap penggunaan dana desa agar tetap transparan dan akuntabel. Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur memberikan gambaran umum tentang tata kelola dana desa, hasil pemeriksaan BPK, serta temuan di wilayah Jawa Timur.
Kegiatan ditutup dengan sesi dialog interaktif antara Wabup Alif dan pihak BPK, yang dimoderatori oleh Kepala Inspektorat Gresik, Achmad Hadi.
Acara ini juga dihadiri oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Gresik, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Inspektorat, dan seluruh kepala desa se-Kabupaten Gresik. Hadirnya para pemangku kepentingan ini menjadi bukti bahwa pengawasan dan pengelolaan dana desa adalah tanggung jawab bersama. (*)
