KabarBaik.co – Badan Gizi Nasional (BGN) mempercepat verifikasi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) guna memastikan distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih merata dan menjangkau masyarakat di seluruh pelosok negeri.
Kepala BGN Dadan Hindayana saat menghadiri pameran memperingati satu tahun BGN di ANTARA Heritage Center, Jakarta Pusat menyampaikan pihaknya bekerja sama dengan Kemendagri dan seluruh pemerintah daerah untuk membentuk satgas yang akan mempercepat pendirian SPPG di wilayah-wilayah sulit dijangkau.
“Jadi kami melakukan percepatan melalui dua hal, untuk daerah aglomerasi kita percepat semua yang sudah mendaftar di portal mitra melalui percepatan verifikasi. Untuk daerah 3T, kami bekerja sama dengan Kemendagri dan seluruh pemerintah daerah untuk membentuk satgas-satgas, sehingga di manapun ada penduduk, meski tidak ada anak seolah, kami akan dirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dengan pola 3T,” ujar Dadan, Selasa (19/8).
Dadan juga menyebut BGN akan menyelesaikan seluruh infrastruktur SPPG di akhir Oktober hingga November agar distribusi MBG dapat mencapai target Presiden Prabowo Subianto yakni 82,9 juta penerima manfaat di akhir tahun 2025.
“Jadi target kami nantinya, kami ingin menyelesaikan seluruh infrastruktur itu di akhir Oktober atau awal November, sehingga seluruh penerima manfaat bisa menerima manfaat di akhir November,” ucapnya.
Dadan mengemukakan Program MBG terbukti memberikan efek pengganda bagi pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan new emerging market atau permintaan baru yang akan menyerap produk-produk pertanian hingga peternakan di masing-masing wilayah.
“Sekarang orang mulai melirik bahwa program ini memberikan multiplier effect yang luar biasa, dan saya kira ini akan terus berlanjut karena kami tadinya memang hanya ingin melayani 17,5 juta dengan 5.000 SPPG dengan dana Rp 71 triliun, tetapi Pak Presiden kemudian menginginkan percepatan yang luar biasa, sehingga 82,9 juta (penerima MBG) itu harus diberikan manfaat di akhir tahun ini juga,” paparnya.
Ia juga mengemukakan berkat Program MBG, terjadi peningkatan permintaan makanan dan minuman hingga delapan persen. Hal tersebut kontra dengan penurunan penarikan biaya parkir yang menurut dia merupakan dampak dari perubahan restoran atau kafe menjadi dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Hal yang cukup menarik juga, ketika ada angka pertumbuhan permintaan makan-minum sampai delapan persen, itu kontra dengan faktor ikutannya. Biasanya faktor makan-minum itu ikutannya adalah faktor parkir, tetapi ternyata parkirnya turun, makan-minumnya naik tapi parkirnya turun, kemudian Menteri Keuangan mengatakan ini pasti karena faktor MBG, dan saya sudah bisa jelaskan, karena di Cibubur, di Fatmawati (Jakarta Selatan), di Bogor, di berbagai daerah banyak restoran, kafe, dan katering yang berubah fungsi menjadi SPPG,” tuturnya. (ANTARA)
