KabarBaik.co – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Jawa Timur mendorong pembangunan embung di sejumlah daerah yang rawan banjir saat musim hujan dan mengalami kekeringan pada musim kemarau. Langkah ini dinilai sebagai solusi strategis untuk menjamin ketersediaan air bersih sekaligus mendukung irigasi pertanian.
Anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim, Martin Hamonangan, menyebut pembangunan embung merupakan bagian dari tata kelola air yang tepat, terutama di daerah dengan kontur pegunungan dan wilayah tadah hujan.
“Air yang melimpah di musim hujan harusnya bisa disimpan dan dimanfaatkan saat musim kemarau. Ini soal manajemen air, bukan sekadar infrastruktur,” ujarnya, Rabu (13/8).
Martin mencontohkan kondisi di Kalibaru, Banyuwangi, di mana air berlimpah setiap musim hujan justru menjadi masalah karena mengakibatkan banjir.
“Kalau musim hujan, semua menolak air karena takut banjir. Airnya terbuang percuma. Kenapa tidak kita tampung di embung? Saat curah hujan tinggi, air bisa disimpan untuk kebutuhan di musim kering,” jelasnya.
Menurutnya, pembangunan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) dan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) perlu diiringi dengan infrastruktur penampungan seperti embung dan sumur kelola. Hal ini penting mengingat adanya alih fungsi lahan hutan tanaman keras menjadi lahan jagung atau tebu, yang membuat daya serap tanah menurun.
“Sekarang banyak hutan berubah jadi sawah jagung dan tebu. Saat hujan deras, air mengalir deras seperti air terjun karena tanah tidak lagi mampu menyerap,” kata anggota Komisi D DPRD Jatim itu.
Ia menegaskan, pelarangan total penanaman tebu atau jagung bukan solusi praktis. Jika lahan tidak bisa dikembalikan menjadi hutan, tata kelola air melalui embung atau sumur kelola dapat menjadi alternatif untuk sumber air minum dan irigasi.
Martin juga menyoroti daerah yang mengalami krisis air, seperti Madura dan Bondowoso. Di Bondowoso, pengeboran hingga kedalaman 100–200 meter belum tentu menghasilkan air, sehingga pengelolaan air hujan menjadi pilihan logis.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim, sepanjang 2024 terdapat 26 kabupaten/kota terdampak kekeringan. Wilayah terparah meliputi Probolinggo, Sampang, Bangkalan, Pamekasan, Bondowoso, dan Lumajang. Lebih dari 400 ribu jiwa terdampak krisis air bersih, sementara ribuan hektare lahan pertanian mengalami gagal panen akibat minimnya suplai irigasi.
Martin mendorong Pemprov Jatim dan pemerintah kabupaten/kota memprioritaskan pembangunan embung baru di daerah rawan banjir dan kekeringan, sekaligus memperkuat program konservasi air.
“Dengan embung, kita bisa memutus siklus kekurangan air di musim kemarau sekaligus mengurangi dampak banjir di musim hujan,” pungkasnya.
