KabarBaik.co, Jombang – Upaya memperluas ruang dialog kebangsaan terus dilakukan DPC PDIP Jombang. Salah satunya melalui forum diskusi bertajuk Melihat Indonesia yang digelar di Aula Kantor DPC PDIP Jombang, Sabtu (31/1).
Forum ini menghadirkan tokoh hukum nasional Prof Dr Hardjono mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia sekaligus mantan Anggota Dewan Pengawas KPK.
Diskusi diikuti ratusan kader PDI Perjuangan serta perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jombang. Hadir pula Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sadarestuwati, yang mendampingi Prof Hardjono dalam dialog kebangsaan tersebut.
Dalam pemaparannya, Prof Hardjono mengajak peserta mencermati kondisi penegakan hukum, demokrasi, serta berbagai tantangan kebangsaan yang dihadapi Indonesia saat ini.
Ia menekankan bahwa Indonesia merupakan bangsa besar yang lahir melalui proses panjang, bukan secara tiba-tiba.
“Indonesia merdeka tidak lahir secara instan. Awalnya dimulai dari diskusi, dari omong-omong para pendiri bangsa yang kemudian mengkristal menjadi kesadaran kolektif,” ujar Hardjono di hadapan peserta.
Ia menyinggung peran penting Sumpah Pemuda sebagai tonggak awal kesadaran nasional, yang di dalamnya telah tertanam semangat persatuan dan embrio lagu Indonesia Raya.
Menurutnya, persoalan utama bangsa Indonesia bukanlah soal suku, agama, atau ras, melainkan persoalan kebangsaan.
Ketua DPC PDIP Jombang Sumrambah mengatakan forum ini menjadi ruang refleksi bersama untuk menyamakan cara pandang dalam membaca situasi nasional. Ia menilai, pemikiran kritis dan objektif sangat dibutuhkan agar perjuangan kebangsaan tetap berada pada rel ideologi Pancasila.
“Kita tidak bisa melihat Indonesia hari ini dengan kacamata sempit. Fakta harus dibedah secara jujur agar kita bisa menentukan langkah strategis ke depan demi terwujudnya keadilan sosial,” kata Sumrambah.
Mantan Wakil Bupati Jombang itu juga menekankan pentingnya konsistensi dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila di tengah tekanan global yang semakin kompleks.
Menurutnya, dialog kebangsaan tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi harus menjadi diskusi berkelanjutan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.
“Ke depan tantangannya akan semakin berat. Nasionalis tidak boleh terkotak-kotak. Persatuan adalah syarat utama untuk menjaga Indonesia tetap berdiri kokoh,” ujarnya.
Sementara itu, Prof Hardjono menyoroti pentingnya bahasa Indonesia sebagai salah satu kekuatan pemersatu bangsa. Bahasa, menurutnya, bukan sekadar alat komunikasi, melainkan simbol identitas dan persatuan nasional.
Ia juga menegaskan bahwa Pancasila harus dipahami sebagai pedoman hidup bernegara, bukan sekadar teks hafalan. Tantangan bangsa saat ini, lanjutnya, mencakup persoalan tata kelola pemerintahan, relasi pusat dan daerah, hingga integrasi wilayah.
Dalam konteks demokrasi dan konstitusi, Hardjono mengingatkan bahwa perjalanan ketatanegaraan Indonesia merupakan proses panjang yang dinamis.
Undang-Undang Dasar, katanya, bukan dokumen yang beku, melainkan harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan ruh dasar negara.
“Sebagai bangsa, kita tidak boleh melupakan sejarah. Sejarah bukan untuk disakralkan secara seremonial, tetapi untuk dipahami dan diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.
Rangkaian acara ditutup dengan sesi dialog interaktif antara mahasiswa dan Prof Hardjono.
Sejumlah isu strategis seperti integritas lembaga negara, penguatan demokrasi, serta peran aktif masyarakat dalam mengawal kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi topik utama diskusi. (*)
