KabarBaik.co – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Blitar menargetkan seluruh proyek drainase selesai sebelum akhir Desember. Sejumlah pekerjaan difokuskan pada upaya pengurangan debit air saat musim hujan, mulai dari pembangunan sudetan hingga perbaikan saluran di kawasan jalan yang rawan genangan.
Dinas memastikan proyek berjalan sesuai jadwal, meski cuaca menjadi faktor penentu di lapangan.
Kepala Dinas PUPR Kota Blitar Erna Santi, mengatakan program sumber daya air menjadi fokus tahun ini. Sudetan dibangun untuk mengalihkan aliran air di daerah Jatimalang agar volume air yang masuk ke kawasan kota bisa ditekan.
Selain itu, Pemkot Blitar juga menggandeng PT KAI dalam pengerjaan saluran drainase di Jalan Anggrek Kota Blitar karena lokasinya berdekatan dengan rel kereta.
“Seluruhnya bisa terselesaikan di akhir Desember, mudah-mudahan cuaca mendukung. Semua berjalan sesuai schedule yang berlaku,” ujar Erna, Selasa (9/12)
Ia menjelaskan, pembangunan sudetan di Jatimalang menjadi solusi untuk mengurangi risiko banjir saat intensitas hujan tinggi. Aliran air akan dicabang lalu dialirkan melalui jalur berbeda agar tidak masuk langsung ke pusat kota.
“Untuk tahun ini ada program sumber daya air dan drainase. Ada sudetan yang kami upayakan untuk mengurangi aliran air masuk ke kota, di daerah Jatimalang. Aliran air dicabang sehingga mengurangi volume yang masuk ke kota,” jelasnya.
Untuk perbaikan di Jalan Mawar, Dinas PUPR bekerja sama dengan PT KAI karena titik drainase berdekatan dengan rel kereta api. Pembangunan saluran di titik tersebut menelan anggaran sekitar Rp 300 juta.
“Untuk aliran di Jalan Mawar, kami bekerja sama dengan PT KAI karena lokasinya berdekatan dengan rel kereta. Itu dilakukan untuk mengurangi debit air pada saat musim hujan. Untuk pembangunan drainase di Jalan Anggrek, anggarannya sekitar Rp 300 juta,” terangnya.
Erna menegaskan setiap kontraktor diminta menjaga kualitas pekerjaan. Ia mengingatkan proyek infrastruktur merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Kami wanti-wanti kepada pembina jasa konstruksi agar kegiatan ini dapat dipertanggungjawabkan, baik kuantitas maupun kualitasnya. Ini amanah dari masyarakat yang harus dijalankan,” tegasnya.(*)
