KabarBaik.co – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji bagi jemaah Indonesia. Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI Mochammad Irfan Yusuf, menyampaikan hal tersebut saat menerima kunjungan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang dipimpin Ketua KPI Ubaidillah, Jumat lalu.
Dalam pertemuan itu, Irfan menekankan bahwa ibadah haji merupakan agenda nasional yang selalu mendapat perhatian besar dari masyarakat. Karena itu, pelaksanaannya harus dilakukan secara profesional dan penuh kehati-hatian.
“Sejak pembentukan Badan Penyelenggara Haji—cikal bakal dari Kementerian Haji—Presiden ingin memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah. Terjemahannya adalah haji yang aman, nyaman, dan harganya terjangkau,” kata Irfan.
Ia menjelaskan bahwa struktur pembiayaan haji masih sangat bergantung pada mata uang asing, yakni Riyal Arab Saudi (SAR) dan Dollar Amerika Serikat (USD). Sementara penggunaan rupiah hanya sekitar 20 persen untuk kebutuhan operasional di dalam negeri.
Meski tahun ini ada penurunan biaya sekitar Rp2 juta, Irfan menyebut penyesuaian sebenarnya lebih besar jika dikonversikan dengan nilai tukar USD dan SAR yang tengah menguat terhadap rupiah. Ia menegaskan efisiensi biaya dilakukan tanpa mengurangi mutu pelayanan bagi jemaah.
“Untuk layanan umum dan Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina), kami berhasil menurunkan sekitar SAR 200 per jemaah atau setara sekitar Rp190 miliar,” ujarnya.
Saat ini, pemerintah masih terus bernegosiasi dengan berbagai pihak di Arab Saudi untuk menekan biaya akomodasi, konsumsi, hingga transportasi selama masa puncak haji.
**Pelunasan Biaya Haji Masih Lambat**
Irfan tak menampik proses pelunasan bagi jemaah masih berjalan lambat. Salah satu faktor penyebab adalah penerapan standar kesehatan yang lebih ketat, sebagai respons atas keluhan otoritas Arab Saudi terkait kondisi jemaah Indonesia di musim haji sebelumnya.
“Komplainnya tidak hanya disampaikan kepada kami, tapi juga kepada Presiden. Tahun lalu, lebih dari separuh jemaah yang wafat di Arab Saudi adalah jemaah haji Indonesia,” jelas Irfan.
KPI Dorong Peran Media Penyiaran
Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPI Ubaidillah menilai hadirnya Kementerian Haji dan Umrah sebagai kementerian baru diharapkan semakin memperkuat fokus peningkatan pelayanan publik.
Ia menyebut pemberitaan mengenai haji di media penyiaran, baik televisi maupun radio, selama ini masih bersifat soft. Karena itu, KPI mendorong adanya koordinasi lebih erat antara kementerian dan lembaga penyiaran, terutama di tengah derasnya arus informasi di media sosial.
“Di tengah berkembangnya media sosial, media penyiaran seperti TV dan radio dapat menjadi verifikator dari informasi yang beredar,” ujar Ubaidillah.
KPI juga mengusulkan agar petugas haji yang menangani media center tetap dipertahankan dengan komposisi memadai sehingga informasi mengenai penyelenggaraan haji dapat tersampaikan secara akurat kepada publik.(*)
