KabarBaik.co – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menerima dengan terbuka usulan pembentukan Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO) di wilayah setempat. Menurut Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Satgas TPPO itu dirasa bisa melengkapi badan dan lembaga yang sudah ada.
“Saya rasa dengan adanya BP2MI, teman PMI, saya rasa melengkapi yang sudah ada. Itu penting juga untuk menambah tenaga pengawasan di bawah posisi Disnaker. Karena di Banyuwangi ini jumlah PMI cukup besar. Tapi tentunya perlu pembahasan lebih lanjut,” kata Ipuk, Senin (28/4).
Menanggapi soal kabar terbaru nasib Rizal Sampurna, Pekerja Migran Banyuwangi yang meninggal dunia di Kamboja, Ipuk mendapat kabar bila jenazahnya sudah berada di Kantor KBRI Kamboja.
Kabar baiknya, jenazah Rizal sudah siap untuk dipulangkan. Namun, terkait kapan pemulangannya, dia menunggu prosedur dari KBRI.
“Kemarin terakhir saya dapat informasi jenazah sudah di KBRI dan sudah siap dipulangkan. Tapu terkait kapan pemulangannya, kami mengikuti prosedur dari sana (KBRI),” terang Ipuk.
Terkait pembiayaan, Ipuk menegaskan bila seluruhnya ditanggung oleh pemerintah daerah. “Yang pasti semua pembiayaan dibiayai oleh pemerintah daerah,” tegasnya.
Ketua Migran Care Banyuwangi, Siti Uut Rochimatin menilai bila Banyuwangi sudah seharusnya membentuk Satuan Tugas Tindak Pidana Perdangan Orang (Satgas TPPO).
Satgas tersebut, kata dia, sedianya merupakan keharusan mengingat Banyuwangi jadi salah satu daerah lumbung pekerja migran di Jawa Timur.
“Fungsi Satgas TPPO misal ada persoalan seperti di Kamboja ini penangananya bisa lebih cepat. Semua tidak saling menunggu, istilahnya ada ujung tombak yang terjun langsung, tanpa harus saling lempar tanggung jawab,” kata perempuan yang akrab disapa Uut tersebut, Jumat (25/4).
Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris DPW Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Jawa Timur, Agung Subastian.
Pria asli Banyuwangi ini menyebut bila Satgas TPPO kini merupakan kebutuhan bagi Banyuwangi bila memang ingin melindungi pekerja migran atau yang kemudian kerap disebut pejuang devisa.
Lebih-lebih untuk melindungi warga dari jeratan mafia perdagangan orang ke Kamboja.
“Pemerintah daerah masih kebingungan ketika mendapat aduan soal Kamboja. Cenderung selalu menunggu dan saling lempar tanggung jawab. Sehingga sudah seharusnya ada Satgas TPPO,” terangnya.(*)
