KabarBaik.co, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro resmi menetapkan delapan Proyek Strategis Daerah (PSD) Tahun 2026 dengan total anggaran mencapai Rp 175 miliar. Program ini difokuskan pada penguatan infrastruktur perdagangan, revitalisasi ruang publik, serta peningkatan aksesibilitas antarwilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Penetapan delapan PSD di tahun anggaran 2026 ini tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/101/KEP/412.013/2026 yang ditandatangani pada 12 Maret 2026. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan sejumlah isu strategis yang berdampak luas terhadap masyarakat dan perekonomian, sekaligus sebagai bentuk sinkronisasi antara kebijakan daerah dengan program pemerintah provinsi dan nasional.
Adapun delapan proyek yang masuk dalam daftar prioritas meliputi pembangunan dan peningkatan infrastruktur penting, diantaranya, pembangunan Pasar Kota Bojonegoro dengan anggaran terbesar mencapai Rp 80,036 miliar, penataan Alun-Alun Bojonegoro sebesar Rp 28 miliar, serta pelebaran Jalan Purwosari–Glagah senilai Rp 21,258 miliar.
Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk rekonstruksi Jalan Ngambon-Bobol sebesar Rp 15,957 miliar, penggantian Jembatan Mojorejo – Tapelan di Kecamatan Ngraho senilai Rp 15,110 miliar, serta rehabilitasi Masjid Jami’ Darussalam Bojonegoro dengan anggaran Rp 7,852 miliar.
Tak hanya itu, dua proyek penguatan infrastruktur lingkungan juga masuk dalam daftar, yakni pembangunan pelindung tebing sungai di Desa Hargomulyo, Kecamatan Kedewan sebesar Rp 4,059 miliar dan di Desa Ngaglik, Kecamatan Kasiman sebesar Rp 3,1 miliar.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menjelaskan bahwa proyek-proyek ini dipilih berdasarkan sejumlah kriteria penting. “PSD ini memiliki nilai anggaran besar, berdampak strategis bagi masyarakat, serta memiliki kompleksitas tinggi. Selain itu, proyek ini juga telah tercantum dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, RKPD, dan APBD serta memerlukan pengawasan khusus dari APIP, UKPBJ, dan KPK,” ujarnya, Jumat (27/3).
Ia menegaskan, PSD ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan ekonomi melalui penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan fasilitas publik yang representatif.
Untuk memastikan proyek berjalan sesuai target, Bupati mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar segera mempercepat proses administrasi. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan fisik dapat dimulai tepat waktu dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Dengan pelaksanaan delapan proyek strategis tersebut, Pemkab Bojonegoro optimistis pertumbuhan ekonomi daerah akan semakin meningkat, seiring dengan pemerataan pembangunan di berbagai sektor. (*)
