KabarBaik.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mengalokasikan anggaran sebesar Rp 806 miliar dari APBD 2025 untuk pembangunan infrastruktur di 320 desa. Anggaran tersebut disalurkan melalui skema Bantuan Keuangan Kepada Desa (BKKD) khusus bidang kebinamargaan, meliputi pembangunan jalan, jembatan, serta sarana prasarana lain.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menegaskan bahwa pengelolaan anggaran harus dilakukan secara tepat, terlebih setelah pemerintah pusat mengurangi dana transfer ke daerah. “Berdasarkan informasi dari Direktur Dana Transfer Kemenkeu, Adriyanto, ada pengurangan melalui dua skema. Bagi daerah penerima transfer kecil, berkurang 25 persen. Sedangkan daerah penerima transfer besar, berkurang 30 persen,” ungkapnya, Sabtu (20/9).
Meski ada pengurangan, Nurul tetap mendorong agar Rp 806 miliar tersebut diprioritaskan untuk pembangunan desa. Selain itu, pada 2026 Pemkab Bojonegoro juga menyiapkan alokasi dana abadi sebesar Rp 500 miliar yang akan digunakan untuk mendukung sektor pendidikan.
“Dengan kondisi ini, pembangunan harus tetap fokus pada program yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan ekonomi, infrastruktur, serta penciptaan lapangan kerja bagi tenaga lokal,” tegas Nurul.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (PU BIMA PR) Kabupaten Bojonegoro, Chusaifi Ivan menjelaskan, dalam pengelolaan dana BKKD ini pihak PU Bima PR akan memberikan pendampingan bagi para desa penerima. “Segera lakukan perencanaan teknis. Kami siap mendampingi karena penyaluran BKKD di 2025 tinggal tersisa tiga bulan lagi,” pungkasnya. (*)
