KabarBaik.co, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyiapkan tiga skema perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2027. Ketiga skema tersebut disusun dengan mempertimbangkan tingkat serapan APBD 2026 dan diproyeksikan tidak melebihi Rp 5,8 triliun.
Ketua TAPD Bojonegoro, Edi Susanto, menyampaikan hal tersebut dalam rapat sinkronisasi kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2027 bersama DPRD beberapa hari lalu. Ia menjelaskan, kerangka pendanaan dalam rancangan awal (ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 disusun berdasarkan kondisi riil keuangan daerah saat ini.
Proyeksi tersebut mengacu pada potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2026. “Proyeksi pendapatan berada di angka Rp 4,6 triliun, sementara belanja diperkirakan sebesar Rp 4,4 triliun,” ujar Edi, Kamis (19/3).
Edi mengungkapkan bahwa pihaknya menyiapkan tiga skenario pembiayaan berdasarkan tingkat serapan anggaran, yakni 90 persen, 85 persen, dan 80 persen. Pada skenario pertama, jika serapan APBD mencapai 90 persen, maka diproyeksikan terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 559,9 miliar. Dengan demikian, total APBD 2027 diperkirakan mencapai Rp 5,2 triliun.
Sementara itu, pada skenario kedua dengan serapan 85 persen, SiLPA diperkirakan sebesar Rp 899,9 miliar, sehingga postur APBD meningkat menjadi Rp 5,5 triliun.
Adapun skenario ketiga, jika serapan hanya mencapai 80 persen, SiLPA diproyeksikan sebesar Rp 1,1 triliun, dengan total APBD 2027 berpotensi mencapai Rp 5,8 triliun.
Edi juga menambahkan, dalam komponen pengeluaran pembiayaan tahun 2027, pemerintah daerah telah mengalokasikan komitmen untuk dana abadi sebesar Rp 750 miliar serta penyertaan pada BUMD pangan mandiri senilai Rp 12,7 miliar, dengan total mencapai Rp 762 miliar.
“Dengan pengeluaran pembiayaan tersebut, total APBD sesuai ranwal 2027 pada skenario serapan 90 persen berada di angka Rp 5,2 triliun,” pungkasnya. (*)
