KabarBaik.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro berencana menambah anggaran Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) sebesar Rp 500 miliar dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025. Tambahan anggaran ini menjadi bagian dari program prioritas kepala daerah dalam menyelesaikan pembangunan infrastruktur desa.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro, Lasuri, mengatakan bahwa peningkatan anggaran BKKD merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan. “Utamanya BKK untuk desa mengalami kenaikan,” ujar Lasuri saat ditemui, Senin (2/7).
Ia menjelaskan bahwa seluruh desa di Kabupaten Bojonegoro akan menerima BKKD dengan besaran yang berbeda-beda, tergantung pada proposal yang diajukan masing-masing desa. Kriteria pengajuan mencakup kebutuhan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, luas wilayah, hingga jumlah penduduk.
“Desa yang belum pernah mendapatkan BKKD tentu menjadi prioritas. Mereka akan menerima anggaran berbeda dibandingkan desa yang sudah beberapa kali mendapatkan bantuan,” jelas wakil ketua Komisi B DPRD Bojonegoro itu.
Menurutnya, lonjakan jumlah proposal dari desa-desa sebelum penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) turut menjadi salah satu alasan utama penambahan anggaran. “Pengajuan ini sudah lama disampaikan. Penambahan anggaran ini tidak hanya menjawab kebutuhan itu, tapi juga mendukung program prioritas kepala daerah dalam mempercepat pembangunan desa,” pungkas Lasuri. (*)
