KabarBaik.co – Pemkab Jombang tengah mengkaji rencana kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik (Banpol). Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga harmonisasi antara eksekutif dan legislatif serta memperkuat pendidikan politik di daerah.
Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah Jombang Irfan Karisma menjelaskan bahwa kajian dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). Menurut Irfan, nilai Banpol Jombang saat ini masih di bawah beberapa daerah sekitar.
“Kita melihat dari kelayakan kabupaten/kota sekitar yang nilainya sudah di atas Jombang. Nah, apakah bisa kita naikkan, itu yang sedang kita kaji,” ujar Irfan, Rabu (12/11).
Irfan mengatakan keinginan partai politik agar kenaikan mencapai 100 persen masih sulit direalisasikan karena keterbatasan APBD Jombang. Namun, pemerintah daerah masih menghitung kemungkinan kenaikan bertahap.
“Kalau partai politik maunya naik 100 persen, tapi kan nggak mungkin. Mungkin bisa bertahap, kita sesuaikan dengan postur APBD. Hitungannya masih dikalkulasikan, ring aman bisa di angka 50 persen,” jelasnya.
Saat ini, bantuan untuk partai politik di Jombang sekitar Rp 6.000 per suara sah. Jika dinaikkan 100 persen, nilainya bisa mencapai Rp 12.000.
“Kalau pertimbangannya pendidikan politik, ini harus dioptimalkan. Kita juga ingin menjaga harmonisasi antara eksekutif dan legislatif yang selama ini terjaga baik di bawah kepemimpinan Abah Warsubi,” tambah Irfan.
Irfan juga menyinggung soal praktik money politics yang kerap muncul menjelang pemilu. Ia menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar bantuan politik bisa dipertanggungjawabkan.
“Kelemahan terbesar parpol itu di pertanggungjawaban. Karena itu, mereka akan didampingi oleh Inspektorat, BPKAD, dan BPK supaya laporan SPJ 2025 bisa selesai tepat waktu,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Golkar Jombang, Maulana Syahiduzzaman, menilai rencana kenaikan Banpol merupakan hal yang wajar.
“Kenaikan Banpol sudah menjadi harapan seluruh partai karena situasi politik di Jombang kondusif. Pemerintah pun menganggap kenaikan ini sesuatu yang wajar,” ujar Maulana.
Menurut Maulana, penentuan besaran kenaikan nantinya akan memperhitungkan sejumlah variabel, termasuk inflasi, kondisi ekonomi daerah, dan efisiensi anggaran.
“Kalau sekarang angkanya Rp 6.000 per suara, nanti akan dihitung lagi berapa angka wajarnya. Pemerintah juga memperhatikan adanya pemotongan anggaran dari pusat,” katanya.
Rencana kenaikan Banpol ini akan dibahas lebih lanjut dalam beberapa forum lanjutan antara pemerintah daerah dan partai politik di Jombang. (*)
