KabarBaik.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan terus berupaya meningkatkan tata kelola keuangan daerah. Di antaranya dengan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2024 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Khususnya LHP atas belanja daerah bidang insfrastruktur.
Penyerahan dilakukan Penjabat (Pj) Bupati Pasuruan Nurkholis bersama Inspektur Kabupaten Pasuruan, Rachmat Syarifuddin dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Kegiatan tersebut dilakukan bersamaan dengan Pemprov Jawa Timur, Pemkab Bojonegoro, Pemkot Malang, Pemkab Nganjuk, dan Pemkot Surabaya.
Penyerahan LHP merupakan kewajiban yang harus dilakukan seluruh pemerintah daerah. Tujuannya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan/program yang telah dilaksanakan di setiap tahun anggaran. Sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan tata kelola keuangan daerah.
Dalam sambutannya Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Yuan Candra menyatakan, hasil pemeriksaan kepatuhan atas pelaksanaan pekerjaan konstruksi pada keenam pemerintah daerah telah sesuai kriteria dengan pengecualian. Di antaranya, terdapatnya pelaksanaan pekerjaan konstruksi tidak tepat waktu pada perangkat daerah.
“Indikator makro yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Tahun 2023 dan 2024 belum sepenuhnya selaras dengan RKPD Provinsi Jawa Timur. Maka harus segera diperbaiki,” pesan Yuan.
Hingga saat ini Pemkab Pasuruan terus berupaya memenuhi kriteria kualitas laporan keuangan. Yakni, relevan, dapat dipahami, serta sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Meski demikian, Pemkab Pasuruan membutuhkan saran konstruktif dari BPK agar dapat melakukan perbaikan sistem keuangan daerah secara baik dan benar. (*)
