KabarBaik.co, Jombang – Pemkot Mojokerto melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) menggelar Rapat Koordinasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) APBD Tahun 2026 di Ruang Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto.
Rakor ini digelar untuk memastikan perencanaan pengadaan barang dan jasa berjalan optimal serta selaras dengan target reformasi birokrasi.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan keberhasilan pengadaan tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tetapi seluruh jajaran di masing-masing perangkat daerah.
“Kesuksesan target kinerja di setiap OPD tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala OPD, tetapi membutuhkan dukungan dan pemahaman seluruh jajaran di dalamnya,” tegas wali kota yang akrab disapa Ning Ita ini, Kamis (12/2).
Menurut Ning Ita, Bagian PBJ memang berperan sebagai fasilitator. Namun, anggaran dan tanggung jawab pelaksanaan pengadaan tetap berada di masing-masing perangkat daerah. Karena itu, kerja kolektif dan sinergi menjadi kunci dalam meningkatkan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) maupun Indeks Reformasi Birokrasi.
“PBJ tugasnya memfasilitasi, tetapi tanggung jawab pengadaan ada di perangkat daerah. Jadi, keberhasilan indikator kinerja ini menjadi tanggung jawab kita bersama,” ujarnya. Kamis (12/2).
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Mojokerto Rachmi Widjajati melaporkan, ITKP Kota Mojokerto tahun 2025 mengalami peningkatan dengan capaian nilai 88,21 dibanding tahun sebelumnya.
Ia juga menyampaikan bahwa seluruh OPD telah mengumumkan RUP Tahun Anggaran 2026 secara penuh atau 100 persen melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian ITKP.
“Rakor ini untuk memastikan seluruh rencana pengadaan diumumkan secara transparan serta memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Mojokerto,” jelas Rachmi.
Melalui rakor ini, Pemkot Mojokerto berharap seluruh perangkat daerah terus meningkatkan pemahaman, sinergi, dan komitmen bersama agar tata kelola pengadaan dan kinerja pemerintahan ke depan semakin baik. (*)
