KabarBaik.co – Pemkot Surabaya melakukan transformasi besar dalam kebijakan bantuan biaya pendidikan tinggi. Melalui penyesuaian regulasi terbaru, bantuan yang sebelumnya berfokus pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN), kini diperluas untuk merangkul mahasiswa di Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
Kepala Bidang Kepemudaan Disbudporapar Surabaya Eringgo Perkasa mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan bentuk apresiasi Wali Kota Eri Cahyadi terhadap warga miskin dan pra-miskin yang mayoritas menempuh pendidikan di kampus swasta.
“Pak Wali memberikan apresiasi bahwa warga Surabaya yang miskin dan pra-miskin ini ternyata banyak di PTS. Berdasarkan audiensi dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta, ada lebih dari 15.000 mahasiswa di 27 PTS yang membutuhkan perhatian,” ujar Eringgo saat ditemui awak media, Selasa (27/1).
Skema Baru: Kolaborasi Pemkot dan Kampus
Berdasarkan Perwali Nomor 4 Tahun 2026, Pemkot Surabaya mengalokasikan bantuan biaya perkuliahan sebesar Rp 2,5 juta per semester. Mengingat rata-rata UKT di beberapa kampus melebihi angka tersebut, Pemkot melakukan negosiasi intensif dengan pihak rektorat untuk memberikan keringanan.
Salah satu keberhasilan koordinasi ini terlihat di UNESA. Dari 1.807 mahasiswa penerima bantuan, UNESA sepakat menurunkan nilai UKT yang rata-rata Rp 6,5 juta menjadi Rp 2,5 juta. Selisih sebesar Rp 4 juta per mahasiswa ditanggung sepenuhnya oleh pihak kampus sebagai bentuk sumbangsih pendidikan.
“Langkah serupa juga dilakukan di ITS untuk 173 mahasiswa. Kami sedang maraton mendatangi kampus-kampus yang sudah menjalin MoU dengan Pemkot—total ada 29 kampus—untuk memastikan anak-anak kita tetap bisa KRS-an dan kuliah sampai lulus,” tambah Eringgo.
Target dan Evaluasi Penerima
Untuk tahun anggaran 2026, Pemkot Surabaya menargetkan total 23.820 mahasiswa penerima manfaat dengan total anggaran mencapai Rp 191 miliar. Fokus utama tahun ini adalah menyasar kampus-kampus yang berada di wilayah Surabaya.
Terkait isu adanya oknum anak pejabat yang menerima beasiswa pada tahun-tahun sebelumnya (2022-2024), Eringgo menegaskan pihaknya tengah melakukan audit data secara mendalam sesuai arahan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar bantuan ini tepat sasaran, adil, dan merata.
“Kami masih memproses pencarian data tersebut. Prinsipnya, evaluasi dilakukan agar pendidikan ini benar-benar dirasakan oleh mereka yang membutuhkan,” pungkasnya. (*)
