KabarBaik.co, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Bank Indonesia memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga selama Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2026.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dikolaborasikan dengan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (26/2).
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menekankan bahwa kesiapan dan koordinasi menjadi kunci utama dalam mengantisipasi lonjakan harga saat momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Menurutnya, fokus pemerintah daerah adalah memastikan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, serta kelancaran distribusi bahan pokok selama Ramadan dan Lebaran.
“Kita ingin masyarakat bisa menjalankan ibadah dengan tenang dan merayakan Idulfitri tanpa kekhawatiran terhadap lonjakan harga,” ujarnya.
Langkah antisipatif dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Urusan Logistik, Pertamina Patra Niaga, Badan Pusat Statistik, hingga Satgas Pangan.
Keseriusan pengendalian inflasi juga tercermin dari kehadiran seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Jawa Timur yang mengikuti HLM tanpa diwakilkan. Hal ini menunjukkan komitmen bersama menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Jatim meluncurkan program Etalase Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota (EPIK) sebagai instrumen penguatan sinergi stabilisasi harga antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.
Sebagai langkah awal, intervensi distribusi pangan dilakukan dengan memberangkatkan truk logistik ke Kabupaten Bangkalan. Selama Ramadan, sebanyak 15 titik di berbagai daerah akan menjadi sasaran intervensi dengan fokus pada komoditas beras, minyak goreng, dan gula.
Selain penguatan pasokan, Khofifah menyoroti pentingnya distribusi yang tertib dan transparan. Pemerintah daerah didorong mendampingi pedagang, khususnya minyak goreng, agar memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) guna memastikan rantai distribusi berjalan lancar dan akuntabel.
Digitalisasi pasar juga menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi. Saat ini, 26 pasar di Jawa Timur telah terhubung secara digital dan menjadi sampel pemantauan harga oleh BPS. Dengan sistem tersebut, pergerakan harga dapat dipantau secara real time sehingga respons kebijakan bisa lebih cepat dan tepat sasaran.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Ibrahim, menilai penguatan TPID yang dikolaborasikan dengan TP2DD merupakan langkah strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Inflasi dan digitalisasi adalah dua agenda yang saling melengkapi. Dengan data yang akurat dan sistem pembayaran yang semakin digital, efektivitas pengendalian inflasi akan semakin kuat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, perekonomian Jawa Timur tetap menunjukkan kinerja solid di tengah ketidakpastian global. Pada triwulan IV 2025, ekonomi Jawa Timur tumbuh sejalan dengan pertumbuhan nasional sebesar 5,39 persen, menjadikannya episentrum ekonomi terbesar kedua setelah DKI Jakarta.
Struktur ekonomi Jawa Timur masih didominasi konsumsi rumah tangga yang berkontribusi sekitar 60,87 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Karena itu, stabilitas harga menjadi faktor krusial dalam menjaga daya beli sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi.
Dari sisi inflasi, sasaran nasional tahun 2026 ditetapkan pada kisaran 2,5 persen ±1 persen. Hingga akhir 2025, inflasi Jawa Timur tercatat 2,93 persen—masih dalam rentang target, namun tetap perlu diwaspadai menjelang Ramadan dan Lebaran.
Berdasarkan data Siskaperbapo per 24 Februari 2026, sejumlah komoditas pangan strategis mengalami kenaikan harga signifikan. Cabai rawit, misalnya, tercatat melonjak hingga mendekati 100 persen akibat berkurangnya pasokan karena curah hujan tinggi, sementara permintaan meningkat menjelang Ramadan.
Selain tekanan selama Ramadan, Bank Indonesia juga mengantisipasi potensi kenaikan harga pada Mei, yang kerap dipicu tingginya permintaan pasca-Lebaran dan penyesuaian distribusi. Operasi pasar, kerja sama antar daerah, serta penguatan distribusi pun terus disiapkan.
Ke depan, Bank Indonesia bersama Pemprov Jawa Timur dan seluruh pemerintah kabupaten/kota berkomitmen memperkuat sinergi TPID dan TP2DD berbasis data.
Upaya ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga, memperkuat daya beli masyarakat, dan memastikan Ramadan serta Lebaran 2026 berlangsung aman dan kondusif di seluruh Jawa Timur.
